"Jadi ada terjadi memang penambahan kuota, tetapi penambahan kuota ini tidak berdampak pada penambahan subsidi. Saya dengan Pak Simon [Direktur Utama Pertamina] sudah rapat dan sudah kami rapatkan dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Sudah clear dan saya juga sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat ratas ya," jelas Bahlil.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sebelumnya mengungkapkan pada dasarnya kuota LPG 3 Kg yang ditetapkan dalam APBN tahun ini adalah sebanyak 8,03 juta mt, di bawah usulan yang diajukan pemerintah.
Dadan mengatakan, saat pembahasan anggaran pada awal tahun, pemerintah mengusulkan kuota penyaluran LPG 3 Kg sebesar 8,30 juta mt, tetapi DPR menyetujuinya menjadi 8,03 juta mt.
"Sebetulnya ya, dahulu itu pada saat pembahasan awal tahun, kita ini mengusulkannya itu 8,3 juta mt. Akan tetapi, kan DPR-nya jadinya 8,03 juta mt," ungkap Dadan di sela kegiatan Hilir Migas Conference, Expo & Award, Kamis (12/12/2024).
Sebagai perbandingan, penyaluran LPG 3 Kg sepanjang 2023 mencapai 8,05 juta mt dari kuota 8 juta ton. Realisasi serapan LPG bersubsidi tahun lalu tidak jauh berbeda dari pagu kuota tahun ini. Pemerintah pun memberikan outlook realisasi serapan LPG 3 Kg sampai akhir 2024 mencapai 8,15 mt alias di melebihi kuota.
Kendati demikian, Dadan menegaskan bahwa kerawanan 'kuota jebol' yang terjadi pada tahun ini masih lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi LPG 3 Kg setiap tahunnya, yakni sebesar 4,5%.
"Angka [overquota] 3% ini masih lebih rendah dari pertumbuhan yang terjadi selama ini. Artinya, pertumbuhan [konsumsi anual] LPG [bersubsidi] itu di angka 4,5%. Sekarang kita berhasil menurunkan, artinya itu menjadi makin tepat sasaran," ucap Dadan.
Menurut data terakhir Kementerian Keuangan, serapan LPG 3 Kg sepanjang Januari—November 2024 baru mencapai 6,85 juta ton.
Capaian tersebut memang naik dari realisasi pada rentang yang sama tahun lalu sebanyak 6,72 juta ton. Artinya, terjadi peningkatan konsumsi anual LPG bersubsidi sebanyak 1,9% pada periode tersebut.
Akan tetapi, realisasi penyaluran selama 11 bulan pertama tahun berjalan tersebut masih belum menghabiskan kuota LPG 3 Kg disediakan sebanyak 8,03 juta ton dalam APBN 2024, dengan nilai subsidi sejumlah Rp87,45 triliun dari total anggaran subsidi energi sebanyak Rp189,1 triliun.
"Secara keseluruhan, pagu untuk subsidi kita [masih] cukup fleksibel. Subsidi energi pertama cukup fleksibel antara LPG, BBM [bahan bakar minyak], dan listrik. Itu cukup fleksibel kita melihat sejauh ini masih ada ruang untuk bermain di pagu itu," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12/2024).
Kendati demikian, Isa mengatakan Kemenkeu akan terus melakukan pemantauan terhadap kecukupan dan serapan subsidi energi hingga akhir tahun ini. Terlebih, biasanya konsumsi—baik LPG 3 Kg, BBM, maupun listrik — cenderung mengalami peningkatan pada momentum Nataru.
"Mudah-mudahan PT PLN [Persero] dan PT Pertamina [Persero] terus bisa mengendalikan penggunaan energi tersebut dalam hal ini termasuk LPG," ujarnya.
Kemenkeu mencatat realisasi anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp420,5 triliun dalam 11 bulan pertama tahun ini, naik 31,9% dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Perinciannya, subsidi energi telah terserap Rp157,2 triliun, nonenergi Rp87 triliun, dan kompensasi Rp176,4 triliun.
Pada kesempatan terpisah di Komisi VI DPR RI, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Wiko Migantoro memaparkan penjualan LPG 3 Kg bersubsidi per Oktober telah mencapai 6,9 juta ton dari target 2024 sebanyak 8,03 juta ton. Data tersebut nyaris selanggam dengan milik Kemenkeu.
Sementara itu, penjualan BBM bersubsidi per Oktober 2024 mencapai 39,7 juta kiloliter (kl) dan diharapkan mencapai 48,6 juta kl hingga akhir tahun ini.
Adapun, penjualan produk nonsubsidi mencapai 37,2 juta kl dan target akhir tahun 39,1 juta kl. Secara keseluruhan, total produk BBM dan LPG Pertamina yang terjual 102,4 juta kl sampai dengan 31 Oktober 2024.
"Hari-hari ini kami kembangkan sistem digital sangat solid di penyaluran BBM dan LPG. Sistem ini akan sangat berguna nanti apabila pemerintah ambil keputusan mengenai subsidi tepat sasaran," kata Wiko.
(mfd/wdh)
