Bloomberg Technoz, Jakarta – Rencana pemerintah menambah kepemilikan saham sebesar 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari porsi saat ini sebesar 51% dinilai akan mempercepat proses alih teknologi dari Freeport-McMoRan Inc.
Pengamat badan usaha milik negara (BUMN) dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan penambahan jatah saham Pemerintah Indonesia di PTFI tidak hanya sekadar soal menambah dividen yang akan diterima oleh negara.
Oleh karena itu, menurutnya, wacana tersebut harus didukung seiring dengan rencana perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang akan berakhir pada 2041.
"Selain dividen jumbo, tentu diharapkan proses alih teknologi, terutama penambangan bawah tanah bisa makin cepat dilaksanakan. Dengan demikian, Indonesia bisa lebih mandiri dalam pengelolaan tambang seperti ini," katanya ketika dihubungi, Jumat (5/5/2023).
Berdasarkan data PTFI, selama 2022 penerimaan negara dari perusahaan tersebut meliputi pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai US$3,32 miliar. Sementara itu, pada 2023, penerimaan negara anak usaha Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. itu diproyeksi mencapai US$3,37 miliar.
