"Menurut bacaan kami untuk rencana operasi moneter 2025, setelah kita lihat berbagai perkembangan, uang primer, kebutuhan likuiditas dan segala macam, ada bagian dari rencana operasi moneter untuk ekspansi melalui penerbitan SBN dari pasar sekunder," ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah dan BI membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang dikenal dengan burden sharing. SKB dilakukan sebanyak tiga kali, yakni SKB 1, 2, dan 3, selama 2020-2022. Burden sharing ini dilakukan untuk menopang APBN dalam menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi.
Burden sharing merupakan kebijakan yang dilakukan BI untuk mencetak uang dengan membeli Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah, di mana uang utang itu digunakan pemerintah untuk membiayai APBN agar perekonomian tetap hidup.
Menyitir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.
Total jatuh tempo utang tersebut mulai sebesar Rp100 triliun pada 2025, Rp154,5 triliun pada 2026, Rp154,5 triliun pada 2027, Rp152,06 triliun pada 2028, dan Rp51,5 triliun pada 2029.
(dov/lav)
