Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dan keluarganya mulai memberikan komentar tentang penerbitan surat keputusan atau SK pemecatan mereka dari keanggotaan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sebelumnya, PDIP mengeluarkan SK nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 untuk memecat Jokowi; SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 untuk memecat Gibran Rakabuming Raka; dan SK nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 untuk memecat Muhammad Bobby Afif Nasution.
Jokowi mengklaim menerima dan menghormati keputusan PDIP yang mengeluarkan dirinya serta putera sulung dan menantunya. Dia pun menyatakan, enggan berkomentar untuk menyatakan pembelaan terhadap tuduhan yang disampaikan PDIP.
“Ya nda apa, saya menghormati itu dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi,” tutur Jokowi dilansir melalui tayangan video, dikutip Rabu (18/12/2024).
“Nanti nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja.”
Ketika disinggung soal Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP yang masih disimpannya, Jokowi tidak berkata apa pun dan hanya melontarkan senyuman.
Dia pun tak berkomentar banyak soal potensi dirinya bergabung ke partai politik lain atau justru membentuk partai politik baru. “Saya sudah menyampaikan, partai perorangan,” ujar Jokowi.
Gibran, yang saat ini menjabat wakil presiden, justru memberikan sinyal akan berpindah partai politik usai pemecatan tersebut. Meski demikian, dia belum memberikan pernyataan resmi nama partai yang akan menjadi labuhan barunya.
"Tunggu saja," kata Gibran di Bandara Halim Perdanakusuma.
"Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai [PDIP]. Saat ini saya pribadi akan lebih fokus membantu bapak Presiden Prabowo."
Sedangkan Bobby Nasution juga merespons singkat terbitnya SK pemecatan dirinya dari keanggotaan PDIP. Hal ini disampaikan karena dia sendiri sudah pindah menjadi kader Partai Gerindra sebelum maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumatra Utara.
“Saya kan kader Gerindra sekarang, udah dari kemarin bukan dari sekarang,” tutur Bobby.
Toh, kata dia, akan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan PDIP. Hal ini akan terjadi usai dirinya dilantik menjadi gubernur Sumatra Utara, Februari 2025. Dia akan bekerja sama dengan DPRD Sumatra Utara yang saat ini dipimpin PDIP.
“Saya juga duduk sebelah ketua DPRD Medan [Wong Chun Sen]," ujar dia.
(azr/frg)
