Menurut Retno, proses pembebasan para pekerja tersebut mendapat banyak kendala. Pemerintah mengklaim tak bisa meminta bantuan pemerintah Myanmar yang telah mengalami polemik dalam negeri.
Selain itu, kata dia, Myawaddy adalah daerah terpencil dari sisi potensi diplomasi. Lokasi tersebut berada 11 Km dari Mae Sot, dan 500 Km dari Ibu Kota Bangkok, Thailand. Wilayah ini juga berjarak 415 Km dari Yangon, dan 567 Km dari Ibu Kota Naypydaw, Myanmar.
"Myawaddy ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypydaw tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi bisa dibayangkan tantangan yang dihadapi," kata dia.
Meski demikian, Retno mengklaim terus berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah Thailand dan pemerintah lokal di Naypydaw, dan Myawaddy. Pemerintah juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi seperti IOM dan Regional Support Office.
"Jadi kita melakukan komunikasi dengan banyak sekali pihak dengan tujuan memberikan pelindungan kepada WNI dan kemudian dapat mengeluarkan WNI dari wilayah tersebut dengan selamat," ujar Retno.
Menurut dia, online scams telah menjadi persoalan regional atau negara-negara ASEAN. Sejumlah korban juga tercatat dari beberapa negara seperti Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina.
Bahkan, selain Myanmar, Kemenlu juga mendapat laporan online scams yang terjadi di Ibu Kota Filipina, Manila. Dalam data tersebut, otoritas lokal berhasil menyelamatkan 1.048 korban yang berasal dari 10 negara berbeda. KBRI Manila mencatat ada 143 WNI di daftar korban.
Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia juga akan mengangkat kasus TPPO bermodus online scams dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT.
(frg)
