Kehadiran opsen ini menggantikan mekanisme sebelumnya, yaitu bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota. Artinya, bagian pajak yang seharusnya diterima kabupaten/kota akan langsung dipotong dari pembayaran wajib pajak di tingkat provinsi.

Tujuan Penerapan Opsen Pajak Daerah

Penerapan opsen pajak daerah memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah
   Opsen pajak memberikan tambahan pendapatan langsung bagi pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

2. Efisiensi Proses Distribusi Pajak
   Dengan adanya opsen, distribusi pendapatan pajak menjadi lebih cepat. Saat wajib pajak membayar PKB atau BBNKB ke pemerintah provinsi, bagian untuk kabupaten/kota langsung diterima tanpa proses bagi hasil yang memakan waktu.

3. Transparansi dan Akuntabilitas
   Pungutan tambahan ini akan menciptakan mekanisme yang lebih transparan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Opsen Pajak

Untuk memahami dampaknya, berikut perbandingan antara skema pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan opsen:

Sebelum Opsen Pajak

• Mekanisme Bagi Hasil Pajak
  Pendapatan pajak provinsi seperti PKB dan BBNKB dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui sistem bagi hasil. Proses ini memerlukan waktu dan cenderung kurang efisien.

• Proses Distribusi Pendapatan Pajak
  Kabupaten/kota harus menunggu distribusi pendapatan pajak dari provinsi setelah pembayaran dilakukan oleh wajib pajak.

• Pendapatan Daerah
  Pendapatan yang diterima kabupaten/kota bergantung pada laporan dari pemerintah provinsi.

Sesudah Opsen Pajak

• Langsung Diterima Pemerintah Kabupaten/Kota
  Bagian pajak untuk kabupaten/kota akan langsung dipungut saat wajib pajak membayar PKB atau BBNKB di tingkat provinsi.

• Proses Distribusi Lebih Cepat
  Tidak ada lagi proses menunggu bagi hasil karena pendapatan kabupaten/kota dipotong secara otomatis.

• Peningkatan Pendapatan Daerah
  Pendapatan daerah menjadi lebih stabil dan terukur karena pungutan tambahan ini langsung masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota.

Dampak Penerapan Opsen Pajak bagi Wajib Pajak

Penerapan opsen pajak tentu akan mempengaruhi perhitungan biaya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berikut beberapa dampaknya:

1. Kenaikan Biaya Pajak Kendaraan
   Dengan adanya opsen, biaya PKB dan BBNKB akan bertambah sesuai persentase yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota.

2. Kemudahan Pembayaran
   Meskipun biaya bertambah, proses pembayaran tetap dilakukan satu kali ke pemerintah provinsi tanpa prosedur tambahan.

3. Kepastian Regulasi
   Wajib pajak akan memiliki pemahaman yang lebih jelas terkait besaran pajak dan tujuan penggunaannya.

Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen BBNKB mulai 5 Januari 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Opsen ini akan menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi yang selama ini berlaku.

Dengan skema baru ini, pendapatan kabupaten/kota akan diterima lebih cepat dan transparan. Bagi wajib pajak, kebijakan ini mungkin akan meningkatkan biaya pajak kendaraan, tetapi prosesnya tetap efisien dan sederhana.

Dengan memahami perbedaan sebelum dan sesudah opsen, diharapkan masyarakat dapat mempersiapkan diri serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan bersama.

(seo)