Surat Berharga Negara (SBN) mayoritas bergerak naik imbal hasilnya. Tenor 2Y naik tipis ke level 7,01%. Sedangkan tenor 5Y kini ada di 6,98%. Lalu tenor 10Y agak bergerak turun ke 7,05%. Kemudian tenor panjang 30Y naik ke 7,12%.
Bank Indonesia akan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur yang telah dilangsungkan sejak kemarin. Pengumuman hasil RDG menjadi fokus pasar sebelum dini hari nanti beranjak menanti hasil rapat Federal Reserve, bank sentral AS.
Sejauh ini, para ekonom cenderung terbelah dalam memprediksi arah kebijakan BI. Mengacu konsensus yang dihelat oleh Bloomberg, sebanyak 15 dari 27 ekonom yang disurvei, memperkirakan BI rate tetap di 6%. Namun, 12 orang di antaranya memperkirakan BI rate berpeluang dipangkas 25 bps jadi 5,75%.
Beban tambahan rupiah
Kalangan analis pasar menyoroti isu terakhir yang menimpa BI terkait dugaan tindak pidana korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; atau Korupsi Dana CSR BI-OJK.
KPK telah menggeledah sejumlah ruangan di gedung BI, termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. Dari penggeledahan tersebut penyidik KPK menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya.
“Kemarin kita ke Bank Indonesia di sana ada beberapa ruangan yang kita geledah, diantaranya ruang Pak Gubernur BI. Kita mencari bukti-bukti berupa dokumen dan yang lain-lain terkait dugaan itu,” kata Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan.
Penggeledahan itu bisa berlanjut dengan pemanggilan atau klarifikasi sejumlah pejabat penting BI, tak terkecuali Gubernur Perry.
“Penggerebekan yang terjadi baru-baru ini di kantor bank sentral telah semakin merugikan sentimen pasar terhadap rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan global. Kami memperkirakan bahwa serangannya telah menyebabkan pasar memperkirakan tambahan premi risiko terhadap rupiah sebesar 1%-1,5% untuk saat ini,” kata Lloyd Chan, Forex Strategist di MUFG Bank Ltd, dilansir dari Bloomberg.
Dengan sedikit rincian yang tersedia sejauh ini, potensi dampak penyelidikan terhadap Warjiyo masih belum jelas. Pada akhir bulan November, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, memuji Perry sebagai sosok yang penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara, dan membandingkan ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan jenderal militer bintang empat yang membela kedaulatan negara melalui pengelolaan keuangan yang bijaksana.
“Kita mempunyai tanggung jawab untuk melindungi uang hasil jerih payah rakyat kita,” kata Prabowo, berbicara kepada para regulator keuangan dan bankir yang menghadiri acara tersebut. “Anda diberi kepercayaan dan kredibilitas untuk melakukannya.”
Tahun lalu, Perry dilantik untuk masa jabatan lima tahun kedua sebagai gubernur bank sentral terkemuka di Indonesia. Terkait kasus dugaan korupsi dana CSR tersebut, pada September lalu Perry pernah melontarkan tanggapan.
Kala itu, ia menyatakan, Bank Indonesia mengikuti prosedur tata kelola yang ketat dalam memutuskan dan melaksanakan program CSR. Pendanaan juga hanya diberikan kepada yayasan – bukan perorangan – terutama di bidang pendidikan, pembangunan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, tambahnya.
KPK berencana memanggil pejabat Bank Indonesia untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari penyelidikan, kata Setiawan dari lembaga pengawas tersebut. Mereka juga melakukan penyelidikan serupa terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya. Dua tersangka telah diidentifikasi dalam kasus ini, katanya, tanpa memberikan rincian tentang individu atau institusi apa yang berafiliasi dengan mereka.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan BI telah menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat BI pada Senin, 16 Desember 2024.
“Kedatangan KPK ke Bank Indonesia (BI) untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa kemarin.
Ramdan Denny menambahkan, BI menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilakukan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. BI juga mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersifat kooperatif kepada KPK.
(rui)
