Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang enam ketua umum (ketum) partai politik pendukung pemerintah pada pekan ini berkumpul di Istana Merdeka. Namun langkah presiden itu dipertanyakan sejumlah pihak karena dinilai Presiden Jokowi seharusnya tak menjadikan istana ajang politik. Namun Jokowi mengatakan hal yang dia lakukan tak bertentangan dengan konstitusi dan aturan yang ada.

"Cawe-cawe apa? Bukan cawe-cawe, lah wong itu diskusi saja, kok cawe-cawe. Diskusi. Saya kan tadi sudah sampaikan, saya ini juga pejabat politik tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, sudah bolak-balik saya sampaikan kan," kata Jokowi di Jakarta sebagaimana dikutip dari unggahan laman Sekretariat Kabinet, Jumat (5/5/2023).

"Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi tapi juga pejabat publik," kata Jokowi lagi.

Diketahui pada Selasa malam, 2 Mei 2023 , Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketum parpol. Hadir dalam kesempatan itu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono. 

Namun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang partainya notabene masih pendukung pemerintah tak hadir. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan bahwa Surya Paloh memang tak diundang.