Pemerintah memastikan akan tetap menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Ekonom memperkirakan pengeluaran masyarakat kelas menengah meningkat sekitar Rp354.293 per bulan.
Ekonom sekaligus Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai kenaikan tarif PPN tetap akan dikenakan pada sebagian besar kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Implikasinya, hal ini berisiko memicu inflasi tetap tinggi pada tahun depan, sehingga menambah tekanan ekonomi, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah.
"Kenaikan PPN menjadi 12% menambah pengeluaran masyarakat kelas menengah sebesar Rp354.293 per bulan. Hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan," ujar Media dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).
Sementara itu, kenaikan PPN juga meningkatkan pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan. Hal ini dianggap memperburuk kondisi ekonomi mereka.
Sebagai informasi, Vietnam telah menerapkan penurunan tarif PPN sejak 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi pascapandemi Covid-19. Menurut resolusi yang disahkan pada hari Sabtu lalu, dikutip dari media lokal Vietnam News, parlemen memperpanjang kebijakan penurunan tarif pajak dari 10% menjadi 8% selama enam bulan ke depan.
Pengurangan PPN tidak berlaku untuk real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.
Ekonom asal Vietam Đinh Trọng Thịnh menilai perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa, karena ekonomi terus berjuang.
(dov/lav)
