Menurut Adi, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan solusi untuk menghilangkan politik uang. Justru, praktik tersebut hanya akan memindahkan politik uang dari untuk masyarakat menjadi ke lingkaran elite politik, dan anggota DPRD.
“Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elit kunci. Pertama ke elit partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekomendasi partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” ujar dia.
Selain itu, Adi menekankan bahwa pemilihan kepala daerah jika dilakukan oleh DPRD hanya akan menguntungkan partai yang menang dalam kontestasi pemilihan Presiden.
Pasalnya, partai pemenang pilpres dapat mengkondisikan koalisinya agar tidak mengajukan calon lain. Bahkan ia mencontohkan, saat ini cukup banyak calon kepala daerah yang diusung oleh koalisi gemuk, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus .
“Buktinya sekarang koalisi KIM Plus terjadi dimana-mana yang hanya melawan jagoan dari 1 partai non koalisi,” ucap Adi.
Sebelumnya, Prabowo sempat menyatakan usul tersebut merupakan salah satu upaya untuk menekan biaya Pilkada yang terbilang cukup mahal. Kata dia, pelaksanaan pemungutan suara selama satu hari saja bisa memakan anggaran puluhan triliun.
Dia pun mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan cara penunjukkan oleh DPRD setempat. Sistem pilkada yang juga diterapkan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.
Menurut Adi, pemerintah bisa menghemat anggaran Pilkada dengan mengubah KPU dan penyelenggara pemilu lainnya sebagai lembaga ad hoc. Sehingga pemerintah hanya menggelontorkan dana tiap lima tahun sekali.
"Kerjanya kan hanya tiap lima tahun," kata Adi.
(azr/frg)
