Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang farmasi menggenjot penyaluran sekitar 3,2 juta dosis vaksin Covid-19 merk Sinopahrm yang akan kadaluarsa tahun ini. Jumlah tersebut berasal dari sisa program vaksin gotong royong. 

“Kami akan usulkan ada rapat gabungan antara Komisi VI, Komisi IX, dan Komisi III dengan PT Bio Farma dan kementerian Kesehatan untuk bahas sisa vaksin yang akan habis tahun 2023,” kata Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung di Gedung DPR, Selasa (24/1/2023) seperti ditulis pada situs resmi DPR RI.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan terdapat stok vaksin Covid-19 berbagai merk sebanyak 9,3 juta dosis. Hal ini terjadi karena jumlah vaksinasi pada masyarakat juga terus menurun. Padahal, cakupan vaksinasi dosis pertama saja tercatat baru 87 persen dan dosis kedua 75 persen dari total populasi nasional.

Toh, saat ini pemerintah juga sudah memulai program vaksinasi penguatan atau booster tahap II untuk masyarakat usia di atas 18 tahun.

Pemerintah juga memastikan tak ada lagi pembelian vaksin Covid-19 dari luar negeri. Sejumlah dosis vaksin yang datang dari luar negeri adalah hibah dan sisa kontrak yang dibuat sebelumnya. Saat ini, pembelian vaksin Covid-19 akan memprioritaskan produk dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan telah berhasil mengembangkan vaksin Indovac yang memiliki platform protein subunit rekombinan. BUMN tersebut bahkan meningkatkan kemampuan produksinya untuk menjawab kebutuhan vaksinasi dalam negeri. Rencananya, Bio Farma akan membuat 40 juta dosis Indovac tahun ini. 

“Vaksin IndoVac yang kami kembangkan dari hulu ke hilir itu menghabiskan hampir Rp 500 miliar. Alhamdulillah berhasil. Kalau seandainya tidak berhasil, jadi sunk cost,” kata dia.