Protes dengan kekerasan terjadi di seluruh Inggris pada bulan Agustus setelah penikaman terhadap tiga gadis di Southport dan rumor palsu (hoax) bahwa penyerang adalah pencari suaka Muslim.
Kerusuhan tersebut merupakan tantangan besar bagi pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer di bulan kedua masa jabatannya.
Starmer mengimbau perusahaan-perusahaan media sosial untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai “kekacauan yang jelas-jelas disebarkan secara online.”
Elon Musk, miliarder pemilik X, berulang kali mengkritik Starmer atas penanganannya terhadap kerusuhan tersebut.
Buntut dari kerusuhan ini mendorong partai Buruh yang dipimpin Starmer untuk mempertimbangkan peraturan lebih ketat untuk mengekang konten-konten yang bersifat menghasut di dunia maya, demikian dilaporkan Bloomberg News sebelumnya.
Ofcom mengatakan pada hari Senin bahwa perusahaan memiliki waktu tiga bulan untuk menyelesaikan penilaian terhadap bahaya ilegal di platform mereka di bawah aturan pertama badan tersebut.
Kegagalan untuk mematuhi aturan tersebut dapat menyebabkan denda hingga 10% dari pendapatan platform di seluruh dunia atau, “dalam kasus yang sangat serius,” perintah pengadilan untuk memblokir akses ke layanan mereka di Inggris, menurut regulator.
“Undang-undang ini menandai perubahan mendasar dalam ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan teknologi,” kata Peter Kyle, menteri teknologi Inggris, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
“Saya berharap mereka dapat memenuhinya dan akan mengawasi dengan seksama untuk memastikan mereka memenuhinya.”
(bbn)
