Untuk itu, Ronald menilai tidak ada yang salah jika keran ekspor bijih bauksit yang telah dicuci (washed bauxite) dibuka kembali, usai dilarang sejak Juni 2023. Hal ini dilakukan agar perseroan bisa menggenjot kembali ekuitas untuk menjalankan usaha.
“Enggak ada masalah sebetulnya. Negara-negara besar yang punya bauksit juga ekspor. Dia bisa punya hilirisasi, punya tambang, tetapi jualan juga kok,” tutur dia.
Dengan larangan ekspor tersebut, pengusaha bauksit kian terpukul, ditambah harga jual bauksit saat ini tidak kompetitif. Di sisi lain, penambang terus memproduksi bauksit, tetapi pembeli di tingkat lokal keuangannya terbatas.
Penambang bisa memproduksi bijih bauksit hingga 30 juta ton per tahun. Hanya saja, kapasitas input di dalam negeri untuk mengolah/memurnikan bauksit masih terbatas.
“Sisanya mau dinongkrongin di mana? Di [lini] produksi? Kalau sudah di produksi tidak dijual juga, dia enggak ada cuan dong. Kalau dirumahkan semua alat-alatnya mangkrak,” ujarnya.
Ronald menyebut tambang bauksit yang tak laku dijual hanya didiamkan begitu saja di pelabuhan hingga terkikis menjadi laterit.
Bahlil Kukuh
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri kukuh pemerintah tidak akan kembali membuka keran ekspor bijih bauksit yang telah dicuci (washed bauxite), usai dilarang sejak Juni 2023.
“Tidak ada [relaksasi ekspor], enak saja,” ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, akhir Oktober.
Dalam kesempatan itu, Bahlil mengatakan salah satu tugas Kementerian ESDM ke depannya pada pemerintahan Prabowo Subianto atau Kabinet Merah Putih adalah mengoptimalkan penghiliran atau hilirisasi sektor pertambangan selain nikel, salah satunya bauksit.
Namun, Bahlil tidak menjelaskan dengan gamblang upaya yang bakal ditempuh untuk mengoptimalkan hilirisasi bauksit tersebut. “Bakal kita review,” ujarnya.
Adapun, usulan untuk mengkaji relaksasi ekspor bijih bauksit yang telah dicuci—yang dilakukan dengan kuota terbatas — juga disampaikan oleh Maman Abdurrahman yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Maman menggarisbawahi relaksasi tersebut sebaiknya hanya dilakukan dengan kuota terbatas, dengan tetap mendorong pembangunan pabrik pengolahan dan pemurniandi dalam negeri.
Terlebih, perekonomian di daerah Kalimantan Barat —sebagai daerah dengan sumber daya alam (SDA) bauksit terbesar — sangat terdampak dengan kebijakan pelarangan ekspor tersebut.
“Poinnya, pada saat ingin dibuka ekspor kembali diberikan kuota terbatas. Jadi saya tidak setuju juga kalau dibuka secara besar, tetapi dibuka ruang kuota terbatas untuk bisa ekspor agar ekonomi di Kalimantan Barat relatif agak bergerak,” ujar Maman dalam agenda rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif periode 2019—2024 pada Juli.
(mfd/wdh)
