Sebagai catatan, berdasarkan data PTFI, selama 2022 penerimaan negara dari perusahaan tersebut meliputi pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai US$3,32 miliar. Sementara itu, pada 2023, penerimaan negara anak usaha Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. itu diproyeksi mencapai US$3,37 miliar.
Menurut Herry, secara politis, peran Freeport dalam mendukung kebijakan penghiliran mineral di Tanah Air belum maksimal. Dengan demikian, alih-alih membidik penambahan saham di perusahaan tersebut, pemerintah disarankan untuk membenahi posisi tawarnya dalam menerapkan kebijakan sektor pertambangan.
“Karena pemerintah sudah menjadi pemegang saham mayoritas, penambahan saham di Freeport menjadi tidak memiliki urgensi. Justru yang penting sekarang adalah membenahi peran dan fungsi Freeport sebagai anak usaha BUMN agar lebih mendukung kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menjelaskan pemerintah sedang dalam negosiasi untuk mengakuisisi lebih banyak saham Freeport.
Hal itu didasari oleh kebutuhan negara dalam menjaga produksi mineral dan penghiliran perusahaan tersebut. Terlebih, produksi Freeport diproyeksi mencapai puncaknya pada kisaran 2030—2035.
Atas pertimbangan tersebut, Bahlil mengungkapkan pemerintah juga tengah menjajaki kemungkinan untuk memperpanjang izin usaha pertambanggan khusus (IUPK) Freeport yang akan berakhir pada 2041.
“Apalagi sekarang di Freeport itu, saham [Pemerintah Indonesia] sudah 51%. Jadi dalam negosiasi sekarang, kalau kita bisa tambah lagi [porsi saham pemerintah sebesar] 10%, itu sudah bisa menjadi 60%. Kita lagi meminta kepada Freeport supaya penambahan [saham] itu kalau bisa tidak dihitung valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan untuk semurah mungkin [mengakuisisi saham PTFI] agar BUMN atau negara bisa mengambil [alih saham Freeport],” ungkapnya, pekan lalu.
Pernyataan Bahlil lantas didukung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang menyatakan pihaknya sudah melakukan perbincangan dengan manajemen Freeport terkait dengan sejumlah hal, salah satunya soal opsi penambahan saham.
"Jika kontrak [IUPK Freeport] sudah selesai, mau diperpanjang, tambah saham pastinya. Tambah saham buat negara supaya pemasukan negara bertambah, masuknya pajak tambah, dan dividen juga bertambah," ungkap Erick, Rabu (3/5/2023).
Bagaimanapun, Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Katri Krisnati menegaskan upaya penambahan saham pemerintah sebesar 10% di PTFI tersebut masih berupa wacana.
“Silakan ditanyakan ke Pak Bahlil [Lahadalia] atau kementerian terkait. Karena kami belum [dapat tindak lanjutnya], masih wacana. Baru pernyataan Pak Bahlil saja. Jadi kami tidak bisa jawab,” tegasnya saat dimintai konfirmasi, Kamis (4/5/2023).
(wdh)
