Bloomberg Technoz, Jakarta – Upaya pemerintah menambah kepemilikan saham sebesar 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari posisi saat ini sebesar 51% dinilai tidak akan memberikan banyak keuntungan bagi negara.

Herry Gunawan, pakar BUMN dari Research Data Indonesia, mengatakan selain dividen, keuntungan tipis yang akan didapatkan Pemerintah Indonesia hanya sekadar menambah jatah pengurus di dewan komisaris dan direksi.

“Sebab sekarang kan suara Indonesia di Freeport sudah mayoritas. Karena itu, sebenarnya tidak ada urgensinya pemerintah menambah saham di Freeport,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (5/5/2023).

Pada prinsipnya, kata Herry, kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di perusahaan manapun semestinya lebih ditujukan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional, termasuk mendukung kebijakan pemerintah.

“Namun, untuk di Freeport, tragisnya [dukungan] ini belum terjadi kecuali sekadar dalam hal penerimaan pajak dan dividen. Rencana pemerintah seperti diumumkan Presiden Jokowi untuk menghentikan ekspor konsentrat tembaga mulai Juni juga malah batal sebelum terbit.”