Kemudian untuk melayani dan menjamin ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), telah terbangun 583 penyalur BBM satu harga.
"Untuk cadangan operasional BBM, badan usaha secara nasional telah terjadi peningkatan dari sebelumnya 11 hari menjadi 23 hari," tutur Yuliot.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati membenarkan penyalurannya lebih rendah dari tahun lalu, padahal sudah menjelang berakhirnya tahun 2024. Hal itu karena ada pengawasan yang lebih ketat. Kemudian penggunaan QR Code via MyPertamina.
"Sekarang semua Solar, kemudian juga Pertalite sudah menggunakan QR Code. Sehingga kemudian memang konsumsinya agak menurun," ucap Erika.
Sebagai perbandingan, realisasi penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sepanjang 2023 tercatat mencapai 30 juta kl, lebih rendah dari kuota yang ditetapkan tahun lalu sebanyak 32,56 juta kl atau setara dengan 92,24% dari kuota yang ditetapkan untuk 2023.
Konsumsi BBM Terus Naik
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak melaporkan volume penyediaan dan pendistribusian BBM terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan beban subsidi BBM makin membengkak.
Patuan memaparkan penyaluran atau serapan JBKP Pertalite RON 90 pada 2020 berada di angka 8,48 juta kl, kemudian meningkat menjadi 10,42 juta kl pada 2021. Setahun berikutnya, melonjak 182% menjadi 29,49 juta kl, sebelum akhirnya mencapai 30,03 juta kl pada 2023.
Sementara itu, penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar (gasoil CN 48) dan minyak tanah (kerosene) mencapai 14,48 juta kl pada 2020, sebelum naik menjadi 16,08 juta kl pada 2021; 18,10 juta kl pada 2022; dan 18,06 juta kl pada tahun lalu.
Konsumsi jenis BBM umum (JBU) yang tidak mendapatkan kompensasi maupun subsidi juga tercatat terus membengkak. JBU tersebut meliputi avtur, avgas, bensin (RON 89,92,95,98), minyak solar (CN 48, CN 51, CN 53), minyak diesel, dan minyak bakar.
Pada 2020, realisasi penyaluran JBU mencapai 49,36 juta kl, lalu naik menjadi 64,06 juta kl 2021; 75,26 juta kl pada 2022; dan 78,30 juta kl pada 2023.
“Nah, kita juga punya tugas penting bersama [PT Pertamina Patra Niaga] bagaimana dapat meningkatkan konsumsi JBU daripada JBT dan JBKP dalam masyarakat. Tentu tidak [dengan] menambah anggaran subsidi dan kompensasi,” kata Patuan Alfon di kantor BPH Migas, Jumat (6/12/2024).
(mfd/del)
