Langkah berisiko tinggi Yoon pada 3 Desember untuk mendeklarasikan darurat militer, melarang kegiatan politik, dan membatasi kekuasaan media terjadi pada masa ketidakpastian bagi Korsel. Ekonomi yang bergantung pada perdagangan tersebut tetap rentan terhadap risiko seperti potensi tarif dari Presiden terpilih AS Donald Trump. Bloomberg Economics memperkirakan bahwa penerapan tarif penuh terhadap China, Korsel, dan mitra perdagangan lainnya dapat mengurangi ekspor Seoul ke AS hingga 55%.
Ketegangan dengan Korea Utara (Korut) juga tetap tinggi, dengan meningkatnya kerja sama Pyongyang dengan Moskow dalam pasokan artileri, teknologi, dan pasukan yang sangat mengkhawatirkan bagi Seoul. Dalam mencoba membenarkan darurat militer, Yoon mengutip kebutuhan untuk memberantas dukungan politik domestik terhadap Korut, di samping faktor lainnya.
Dampak dari langkah mengejutkan ini membuat mantan Menteri Pertahanan negara tersebut ditangkap dan beberapa pejabat militer terkemuka sedang diselidiki, situasi yang berpotensi membuat negara lebih rentan untuk merespons setiap ancaman keamanan.
Jika pemungutan suara disetujui, Perdana Menteri Han Duck-soo kemungkinan akan mengambil alih kepemimpinan sementara Yoon menjadi presiden ketiga Korsel yang menghadapi proses pemakzulan yang diperkirakan akan berlangsung berbulan-bulan.
Proses di Mahkamah Konstitusi dapat memakan waktu hingga 180 hari dan jika pengadilan memutuskan untuk menangguhkan presiden, ia akan dipaksa keluar dari kantor, memicu pemilihan presiden dalam waktu 60 hari.
Jika usulan pemakzulan gagal, Yoon akan tetap menjabat sebagai presiden untuk sementara waktu, namun dengan pertanyaan besar mengenai kemampuannya untuk menyelesaikan masa jabatannya. Bisa jadi akan ada lonjakan protes publik terhadapnya.
Survei terbaru dari Gallup Korea menunjukkan tingkat persetujuan Yoon berada pada level terendah sepanjang sejarah, yakni 11%, dengan tiga perempat responden menyatakan bahwa ia harus dimakzulkan.
Demonstrasi besar diperkirakan akan berlangsung pada Sabtu, dengan kerumunan yang berkumpul di seluruh Seoul menjelang pemungutan suara pemakzulan. Pemerintah kota metropolitan merencanakan penambahan petugas keamanan, termasuk polisi, pemadam kebakaran, dan paramedis. Protes minggu lalu di luar Majelis Nasional mencerminkan protes yang terjadi pada 2016 yang akhirnya menggulingkan Presiden Park Geun-hye. Park dipecat dari jabatannya terkait skandal penyalahgunaan pengaruh, dan Yoon adalah salah satu jaksa yang menyelidiki kasus korupsi yang akhirnya membuat Park dipenjara.
Peralihan relatif terlambat Yoon dari jaksa ke politik berarti dia adalah orang luar dalam dunia politik sejak awal. Ia semakin terisolasi sejak meraih kemenangan tipis dalam pemilihan umum Maret 2022, perlombaan terdekat dalam sejarah Korea Selatan. Ia masih memiliki dua setengah tahun tersisa dalam masa jabatannya yang hanya lima tahun.
(bbn)
