INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dengan INSW meningkatkan produktivitas dan juga membuat penyederhanaan terhadap seluruh entitas usaha supaya dengan satu input bisa menjangkau seluruh kementerian/lembaga,” ujarnya.
“Hal yang penting semuanya INSW, Simbara juga masuk di dalam INSW.”
Targetnya, integrasi ini bakal rampung pada tahun depan. Namun, pengecualian dilakukan untuk sistem produk halal yang targetnya bisa terintegrasi pada 2026.
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses transformasi INSW dilakukan dengan mengintegrasikan layanan di bidang ekspor, impor dan logistik yang sebelumnya dilakukan secara terpisah ke masing-masing layanan kementerian/lembaga menjadi satu pintu.
"INSW menjadi single entry, sehingga memberi banyak keringanan kepada para pelaku usaha. Transaksi ekspor, impor dan logistik jadi lebih mudah, efektif dan efisien," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, berdasarkan survei Prospera pada 2023, INSW telah menghasilkan efisiensi waktu hingga 54,6% dan efisiensi biaya 97,8% berkat implementasi perizinan ekspor dan impor. Proses clearance barang yang memerlukan tindakan karantina dengan proses pemeriksaan fisik bersama (joint inspection) juga memberikan efisiensi sebesar 73,4% dari sisi waktu dan 46,1% dari sisi biaya. Begitu pula layanan pengangkutan barang mengalami efisiensi waktu sebesar 21,6% dan efisiensi biaya 45,5%.
Dalam sebuah kesempatan, Sri Mulyani mengeklaim pelaku usaha bisa menekan biaya logistik hingga 24% dengan waktu tunggu atau dwelling time transaksi barang di pelabuhan yang lebih singkat menjadi hanya 2,65 hari pada 2023 berkat INSW.
"Pada 2023 tercatat, 13 pelabuhan yang mencakup 95% dari total transaksi nasional sudah masuk di dalam integrasi layanan karantina kepabeanan, sehingga total dwelling time menjadi hanya 2,65 hari," ujar Sri Mulyani dalam unggahan di akun media sosialnya, Selasa (28/11/2023).
Menurut dia, integrasi sistem, harmonisasi peraturan, dan simplikasi proses bisnis mampu mengurangi 28% dari sisi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus karantina dan kepabeanan. "Pelaku usaha bahkan bisa menekan biaya hingga 24% jauh lebih murah," lanjut dia.
(dov/lav)
