Kedua, Suryo mengatakan, pihaknya melakukan proses panjang berupa pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan penegakan hukum dari setoran pajak pada 2024.
"Pada sisa 20 hari tentu kami ingin memastikan apa yang ingin dikerjakan teman-teman di seluruh Indonesia terealisasi sesuai ekspektasi, baik besaran dan waktu," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebutkan realisasi tahun ini nyaris stagnan atau hanya tumbuh tipis 1% secara tahunan (year-on-year/yoy) jika dibandingkan penerimaan pajak pada November 2023 yang sebesar Rp1.671,37 triliun.
Namun, Anggito mengeklaim kinerja penerimaan pajak saat ini sesuai dengan siklus yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Penerimaan pajak masih on track sesuai siklus," ujarnya.
Berdasarkan empat kelompok pajak, hanya pajak penghasilan minyak dan gas (PPh Migas) yang mengalami penurunan angka, yakni -8,03% (yoy) menjadi Rp58,89 triliun. Secara porsi, kinerja penerimaan PPh Migas hanya 77,1% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024.
"[PPh Migas] masih di bawah pencapaian target, ini mengalami kontraksi akibat penurunan lifting Migas yang di bawah asumsi APBN dan harga kuartal III masih di bawah perkiraan," ujar Anggito.
Di sisi lain, penerimaan dari PPh non-migas tercatat Rp885,77 triliun atau 83,3% dari target APBN. Secara tahunan, angkanya meningkat tipis 0,43% dibanding 2023.
Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya tercatat Rp36,52 triliun atau 96,79% dari target APBN. Angkanya naik 2,65% (yoy).
"PPh non-migas dan PBB serta pajak lainnya mencatatkan kinerja positif secara bruto karena peningkatan kinerja positif sektor pertambangan dalam beberapa bulan terakhir," jelas Anggito.
Terakhir, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat Rp707,76 triliun. Angka ini 87,23% dari target APBN, dan naik 8,17% (yoy).
(dov/lav)
