Erika mengatakan kuota Pertalite pada 2025 ditetapkan sejumlah 31,2 juta kl, turun tipis dari tahun ini. Berdasarkan UU APBN 2025, kuota penyaluran Solar dipagu 18,8 juta kl, sementara minyak tanah (kerosene) 525.00 kl.

"Untuk JBKP Pertalite, kuotanya ada di angka 31,2 juta kl [pada 2025]," ucap dia.

Erika menjelaskan kuota Pertalite yang turun pada tahun depan turut dipengaruhi oleh rencana perubahan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang akan mencampurkan (blending) skema subsidi barang untuk konsumen tertentu dan bantuan langsung tunai (BLT).

"Sedikit di bawah 2024, itu memperhitungkan nanti bagaimana keputusan dari skema subsidi," ujarnya.

Konsumsi BBM Terus Naik

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak melaporkan volume penyediaan dan pendistribusian BBM terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan beban subsidi BBM makin membengkak.

Patuan memaparkan penyaluran atau serapan JBKP Pertalite RON 90 pada 2020 berada di angka 8,48 juta kl, kemudian meningkat menjadi 10,42 juta kl pada 2021. Setahun berikutnya, melonjak 182% menjadi 29,49 juta kl, sebelum akhirnya mencapai 30,03 juta kl pada 2023. 

Sementara itu, penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT)  Solar (gasoil CN 48) dan minyak tanah (kerosene) mencapai 14,48 juta kl pada 2020, sebelum naik menjadi 16,08 juta kl pada 2021; 18,10 juta kl pada 2022; dan 18,06 juta kl pada tahun lalu. 

Konsumsi jenis BBM umum (JBU) yang tidak mendapatkan kompensasi maupun subsidi juga tercatat terus membengkak. JBU tersebut meliputi avtur, avgas, bensin (RON 89,92,95,98), minyak solar (CN 48, CN 51, CN 53), minyak diesel, dan minyak bakar.

Pada 2020, realisasi penyaluran JBU mencapai 49,36 juta kl, lalu naik menjadi 64,06 juta kl 2021; 75,26 juta kl pada 2022; dan 78,30 juta kl pada 2023. 

“Nah, kita juga punya tugas penting bersama [PT Pertamina Patra Niaga] bagaimana dapat meningkatkan konsumsi JBU daripada JBT dan JBKP dalam masyarakat. Tentu tidak [dengan] menambah anggaran subsidi dan kompensasi,” kata Patuan Alfon di kantor BPH Migas, Jumat (6/12/2024).

(wdh)