"Tim hukum hanya bertugas menyiapkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan MK; sesuai ketentuan dan aturan yang ada," ujar Muslim.

Hingga pukul 23.59 WIB, Rabu (11/12/2024), MK tercatat menerima 275 gugatan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024. Sebanyak 15 gugatan di antaranya berasal dari pilkada tingkat provinsi.

Berdasarkan pantauan Bloomberg Technoz, 15 gugatan tersebut berasal dari Pilkada Sulawesi Tenggara; Pilkada Maluku Utara; Pilkada Sulawesi Selatan; Pilkada Kalimantan Timur; Pilkada Jawa Tengah, dan Pilkada Jawa Timur. Selain itu, Pilkada Kepulauan Bangka Belitung; Pilkada Kalimantan Tengah; Pilkada Papua Selatan; dan Pilkada Sumatra Utara.

(azr/frg)