Logo Bloomberg Technoz

Kebalikan RI, Vietnam Malah Pangkas PPN Jadi 8% Demi Daya Beli

Redaksi
12 December 2024 11:44

Kompleks Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh di Vietnam, Selasa (5/4/2024). (Maika Elan/Bloomberg)
Kompleks Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh di Vietnam, Selasa (5/4/2024). (Maika Elan/Bloomberg)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Majelis Nasional atau badan legislatif di Vietnam telah menyetujui perpanjangan pengurangan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga akhir Juni 2025. Sebelumnya, pengurangan PPN telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi pascapandemi Covid-19.

Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dan Pemerintah Indonesia yang justru menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. 

Menurut resolusi yang disahkan pada hari Sabtu lalu, dikutip dari media lokal Vietnam News, barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10% akan terus menikmati tarif 8% selama enam bulan ke depan.

Pengurangan PPN tidak berlaku untuk real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Ekonom asal Vietam Đinh Trọng Thịnh menilai perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa, karena ekonomi terus berjuang.