Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu bergabung dengan partai politik lain setelah dikeluarkan dari PDIP. Dia menilai Jokowi lebih baik membuat partai sendiri, karena memiliki modal basis pendukung.
Menurut dia, Jokowi justru dapat mewujudkan gagasannya apabila membangun sebuah partai politik. Hal yang mungkin lebih sulit jika bergabung pada partai yang sudah ada.
“Menurut saya, lebih baik mendirikan partai sendiri aja untuk mewujudkan gagasannya. Melalui pendukungnya yang membentuk relawan tersebut bisa menjadi basis dan modal sosial dan politik untuk membentuk parpol,” kata Lili kepada Bloomberg Technoz, Rabu (11/12/2024).
Di sisi lain, menurut dia, Jokowi memang harus bergabung atau memiliki partai politik untuk menjaga perannya dalam peta politik nasional. Partai politik merupakan kendaraan utama yang digunakan untuk meraih kekuasaan dan menjadi kunci agar seseorang tetap eksis dalam dunia politik.
Keputusan tersebut juga harus diambil dalam waktu dekat. Lili menilai, seiring berjalannya waktu akan lebih sulit bagi Jokowi jika ingin tetap eksis tanpa kendaraan politik. Peran dan penngaruhnya pun perlahan akan berkurang ketimbang saat dia lengser dengan mengantongi kepuasan publik di atas 70%.
“Memang saat ini Jokowi masih berpengaruh, tapi lambat laun jika tidak aktif di partai dan memiliki posisi penting, akan ditinggal oleh pendukung dan pengikutnya,” ujar dia.
Sejak dikeluarkan PDIP, setidaknya tiga partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju memberikan sinyal kepada Jokowi. Ketiganya adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Dua partai pertama merupakan partai besar dengan basis pendukung kuat.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan sejumlah petinggi berulang kali menyampaikan partai tersebut terbuka bagi Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, Partai Golkar sempat dikabarkan menyiapkan jabatan strategis bagi keduanya pada Munaslub Agustus lalu.
Akan tetapi, hingga pengajuan kepengurusan ke Kementerian Hukum, Bahlil tak memasukkan nama Jokowi atau pun Gibran. Jokowi pun mengklaim tak pernah berbicara soal potensi bergabung ke Partai Golkar.
"Komunikasi ada, tapi belum [soal gabung]," kata Jokowi.
Demikian pula dengan Partai Gerindra, Jokowi beberapa kali menampilkan kedekatan dengan petinggi partai tersebut.
Jokowi menyambangi rumah Presiden Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerindra, pekan lalu. Usai pertemuan, Prabowo mengatakan Partai Gerindra membuka tangan lebar kepada Jokowi untuk bergabung.
Akan tetapi, Jokowi justru menjawab normatif dengan mengatakan kedatangannya hanya kunjungan balasan dan sekadar kangen dengan sahabatnya tersebut.
"Karena kangen," kata Jokowi.
Tak hanya Prabowo, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan sampai datang ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Keduanya terlibat pembicaraan empat mata.
Namun, keduanya membantah turut membahas potensi Jokowi bergabung ke Partai Gerindra. Muzani pun berdalih hanya menyampaikan undangan langsung agar Jokowi hadir di Kongres Partai Gerindra pada Februari 2024.
(azr/frg)
