Jusuf Kalla kabarnya akan melaporkan Agung cs ke kepolisian karena dianggap menggelar acara ilegal. Selain itu, dia juga memecat seluruh pengurus PMI yang terlibat dalam acara Munas tandingan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sendiri enggan terlibat dalam polemik dualisme kepemimpinan tersebut. Dia mengklaim akan memediasi kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono sehingga menemukan kesepakatan sebelum mengesahkan susunan pengurus PMI 2024-2029.
“Itu legal, penghianatan. Kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya,” ucap JK usai Munas PMI di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (10/12/2024).
Dualisme Kepemimpinan Partai Golkar
Tak hanya PMI, Agung Laksono juga pernah menggelar munas tandingan saat melawan tokoh senior Partai Golkar lainnya.
Polemik terjadi usai Partai Golkar yang mengusung Prabowo Subianto pada Pemilu 2014 kalah melawan koalisi PDIP yang mengusung Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Golkar yang kerap merapat ke pemerintah mengalami gejolak menjelang Munas.
Kepemimpinan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum mulai kehilangan daya menyatukan kepentingan di partai berlambang pohon beringin tersebut. Meski demikian, Ical -- sapaan Aburizal, tetap menang pada Munas Partai Golkar ke-9 di Bali.
Namun, hasil tersebut tak memuaskan sejumlah kelompok di internal partai. Agung bersama kelompok besutannya bernama Tim Penyelamat Partai Golkar kemudian menggelar munas tandingan di Ancol. Hasilnya, Agung Laksono disebut sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2014-2019.
Pemerintah saat itu pun mengambil posisi yang sama yaitu menunggu dua kubu mencapai kesepakatan sebelum pengesahan kepengurusan Partai Golkar yang baru.
Polemik berlanjut di internal dan eksternal. Mahkamah Partai Golkar sempat mengesahkan Munas Ancol yang membuat pemerintah mengeluarkan SK kepengurusan Agung Laksono. Akan tetapi, Aburizal melakukan perlawanan melalui jalur hukum ke PTUN hingga Mahkamah Agung.
Polemik ini kemudian berakhir melalui kesepakatan islah kepengurusan bersama Aburizal-Agung pada 2016. Keduanya pun menggelar Munas Luar Biasa yang menghadirkan sosok baru sebagai ketua umum yaitu Setya Novanto.
Dualisme Kepemimpinan Kosgoro 1957
Selain JK dan Aburizal, Agung Laksono juga pernah berebut kursi pimpinan organisasi dengan politikus Partai Golkar lainnya; yaitu Aziz Syamsudin. Bedanya, kali ini, justru kursi kepemimpinan Agung yang digoyang melalui manuver politik.
Agung dan Aziz tercatat pernah sama-sama memperebutkan status sebagai ketua umum Kosgoro 1957 -- organisasi pendiri Partai Golkar. Polemik terjadi di tengah kisruh perebutan kursi ketua umum Partai Golkar antara Agung dan Aburizal.
Pada saat itu, Agung Laksono tercatat sebagai ketua umum Kosgoro 1957 periode 2013-2018. Akan tetapi, Aziz bersama sejumlah pengurus Kosgoro tiba-tiba mengelar Musyawarah Besar (Mubes) Luar Biasa di Bali, pada 2016. Hasilnya, Mubes menetapkan Aziz yang adalah loyalis Aburizal menjadi ketua umum Kosgoro.
Agung pun menolak dan melakukan perlawanan termasuk melaporkan Aziz dan pengurus Mubes Bali ke kepolisian.
Polemik ini juga akhirnya berhenti atas campur tangan Ketua Umum Partai Golkar 2016-2019, Setya Novanto. Meski hanya menjabat satu tahun, dia berhasil mendamaikan dengan membentuk kepengurusan bersama Agung dan Aziz di tubuh Kosgoro 1957.
Profil Agung Laksono
Pria yang lahir di Semarang, 23 Maret 1949 ini merupakan lulusan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia tahun 2008. Karirnya dimulai menjadi Anggota DPR-MPR RI pada tahun 1987 hingga 1998.
Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII di tahun 1998.
Agung kembali menjabat pada jabatan yang sama pada Kabinet reformasi Pembangunan di tahun 1998-1999.
Setelah itu, dirinya menjadi anggota MPR RI utusan daerah Sulawesi Tenggara pada tahun 1999 hingga 2004.
Usai jabatan tersebut berakhir, dirinya terpilih sebagai ketua DPR RI periode 2004 hingga 2009.
Karirnya-pun berlanjut sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada 2009 hingga 2014.
Saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agung sempat menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada 2012-2013 menggantikan Andi Mallarangeng, yang tersandung kasus korupsi.
Diakhir pemerintahan SBY, Agung juga pernah menjabat sebagai Plt Menteri Agama (Menag) menggantikan Suryadharma Ali yang tersandung kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
(azr)
