Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos sebesar Rp503,2 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. Angka ini termasuk dari belanja pusat sebesar Rp2.701,4 triliun.
"Total belanja negara Rp3.621,3 triliun, di mana belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Dari Rp2.701,4 [belanja pemerintah pusat], perlinsos Rp503,2 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers.
Dalam beberapa waktu belakangan, pemerintah memang memiliki wacana untuk melakukan reformasi terhadap subsidi, salah satunya subsidi energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengumumkan pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan dilakukan secara kombinasi atau blended.
Artinya, subsidi BBM tidak akan sepenuhnya dicabut; tetapi ada sebagian yang dialihkan ke dalam format bantuan uang atau BLT kepada masyarakat, sedangkan sisanya tetap menggunakan skema subsidi berbasis kuota terhadap komoditas/barang.
Menurut Bahlil, khusus penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, Pertamina, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh BPS.
Bahlil mengaku sudah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas keputusan final mengenai perubahan skema subsidi BBM mulai tahun depan. Dia pun menggarisbawahi bahwa perubahan skema tersebut tidak berarti pemerintah akan mencabut subsidi BBM.
“Semuanya ada subsidi, cuma selama ini kan kita tahu, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran,” kata Bahlil, Rabu (27/11/2024).
“[Kalangan] yang berhak mendapat subsidi inilah saudara-saudara kita yang memang, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Sekarang, setelah kita exercise oleh BPS [Badan Pusat Statistik], sekarang sudah satu data. Kita pastikan ada satu data, artinya yang berhak menerima [subsidi BBM] itu pas,” tegas Bahlil.
(ain)
