"Pada dasarnya, kasus ini melibatkan seorang pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menghasut pemberontakan dengan tujuan untuk mengganggu tatanan konstitusional. Tindakan ini merupakan kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan menurut hukum."
Tuduhan pengkhianatan yang diajukan terhadap Yoon tidak dilindungi oleh kekebalan konstitusional yang dimiliki presiden. Sehingga penyelidikan bisa dilanjutkan terlepas dari hasil pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu (7/12/2024) lalu.
Yonhap News melaporkan, Kementerian Kehakiman memberlakukan larangan bepergian pada Presiden Yoon Suk Yeol pada Senin (9/12/2024). Larangan tersebut dikeluarkan tak lama setelah CIO mengatakan telah mengajukan permintaan untuk perintah tersebut.
Selain itu, polisi juga mempertimbangkan penangkapan darurat terhadap Yoon, menurut laporan Yonhap News yang mengutip seorang pejabat polisi yang tidak disebutkan namanya.
Kepala CIO Oh Dong-woon mengatakan bahwa kantornya berkomitmen untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap "pemimpin dan pelaku utama yang terkait dengan pengkhianatan," di mana para tersangka yang pada prinsipnya berada di bawah penahanan fisik.
Saat ditanya apakah CIO telah meminta larangan bepergian untuk ibu negara Kim Keon Hee, dia mengatakan bahwa hal tersebut akan ditinjau kembali.
Penyelidikan ganda terhadap peristiwa yang sama berpotensi menimbulkan kebingungan terkait yurisdiksi, terlebih Yoon memiliki hubungan dekat dengan sejumlah jaksa yang terlibat.
Pihak oposisi, Partai Demokrat kemungkinan akan kembali mengupayakan pemungutan suara pemakzulan terhadap Yoon pada Sabtu mendatang sebagai upaya mempercepat pengunduran dirinya.
(ros)
