Permintaan TikTokmuncul setelah panel banding pada hari Jumat menguatkan undang-undang tersebut, menyimpulkan bahwa hal itu tidak melanggar perlindungan kebebasan berbicara di bawah Amandemen Pertama Konstitusi.
Pengadilan mengatakan bahwa pemerintah tampaknya dibenarkan dalam kekhawatirannya bahwa China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang warga negara AS atau untuk mendorong propaganda.
Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 19 Januari, sehari sebelum Trump dilantik. Trump, yang mencoba memaksa penjualan aplikasi tersebut selama masa jabatan pertamanya, telah berbicara menentang larangan.
Pendapat yang berbanding terbalik tersebut disampaikan saat Trump mencoba menarik perhatian para pemilih yang lebih muda dalam kampanye.
Masyarakat AS semakin bergantung pada TikTok, sehingga pelarangannya menjadi isu politik yang hangat. Lebih dari 170 juta orang Amerika menggunakan platform ini sebagai sumber berita dan hiburan, dan banyak di antaranya menggunakan untuk membangun bisnis kecil.
TikTok memperkirakan bahwa bisnis kecil di AS akan kehilangan pendapatan lebih dari US$1 miliar jika aplikasi ini ditutup selama satu bulan saja.
Dalam pengajuannya, TikTok memperingatkan bahwa menutup “salah satu platform percakapan terkemuka di negara ini” akan menyebabkan “cedera yang tidak dapat diperbaiki” dengan membungkam pengguna platform tersebut.
Pelarangan juga akan menghancurkan bisnis TikTok dengan mempersulit pengiklan untuk menarik pengiklan dan merekrut talenta, menurut pengajuan pengadilan. TikTok memperkirakan target pendapatan iklan globalnya untuk tahun depan akan mengalami penurunan sebesar 29% jika aplikasi ini dilarang selama sebulan.
TikTok juga berpendapat bahwa waktu yang cukup harus diberikan untuk membiarkan pemerintahan Trump yang akan datang mengatasi situasi ini. Perusahaan mencatat bahwa pemerintah dapat menghentikan sementara penegakan hukum atau “mengurangi potensi konsekuensi yang paling parah.”
Undang-undang ini memberi presiden dan jaksa agung “keleluasaan yang luas mengenai waktu dan pelaksanaan ketentuan-ketentuannya,” menurut pengajuan tersebut.
Matthew Schettenhelm, analis Bloomberg Intelligence, menulis bahwa pengadilan banding mungkin akan menolak permintaan TikTok setelah memberikan “kerugian besar” kepada perusahaan yang akan sulit untuk dibatalkan.
TikTok meminta agar pengadilan memutuskan keringanan darurat selambat-lambatnya pada 16 Desember dan memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk meminta jeda dari Mahkamah Agung jika diperlukan.
Perusahaan ini telah meminta pengacara top Mahkamah Agung untuk membantu kasusnya, termasuk Noel Francisco, yang pernah menjadi jaksa agung pada masa pemerintahan Trump pertama, dan Andrew Pincus, mantan asisten jaksa agung AS.
(bbn)
