Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Saya selaku yang mewakili Bapak Presiden, sangat mengapresiasi KPK yang terus menerus telah bekerja dengan keras melalui berbagai program kerjanya, mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” ucap Budi dalam Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung KPK, Senin (9/12/2024).
Budi menyatakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang dapat menghambat pembangunan, merusak perekonomian Indonesia, serta menurutnya dapat menyengsarakan masyarakat.
Menurut dia, komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi tertuang dalam astacita Presiden Prabowo Subianto yakni dalam misi ketujuh, yang mengamanatkan memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga narkoba.
“Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindakan-tindakan korupsi, judi online, narkoba dan penyelundupan,” kata Budi.
Pernyataan pria yang kerap disapa BG tersebut menjadi menarik, sebab sebelumnya ia pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena tersandung kasus dugaan transaksi mencurigakan.
Melansir Bloomberg News, KPK menetapkan BG sebagai tersangka saat dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Kala itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pernah mencalonkan Gunawan sebagai kepala polisi namun menariknya kembali setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Namun, Budi mengajukan gugatan pra peradilan terkait penetapan tersangka atas dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Budi dan menyatakan penetapan BG sebagai tersangka tidak sah. Pada akhirnya, Jokowi menunjuk BG untuk memimpin Badan Intelijen Negara (BIN).
(ain)
