“Digitalisasi di lebih 2000 pelabuhan dan terminal khusus yang menghasilkan penurunan biaya logistik nasional dari 24% menjadi 14% dari GDP, dan penyederhanaan waktu layanan dari sebelumnya 2 minggu menjadi kurang 1 hari,” klaim Nawawi.
Selain itu, Nawawi mengklaim Stranas PK turut melakukan perbaikan di sektor mineral yang menghasilkan tambahan penerimaan negara Rp7,7 triliun pada 2023. Stranas PK juga melakukan pencegahan kebocoran pengadaan barang dan jasa dengan menekan praktik mark-up harga sektor konstruksi lebih dari 20% dari harga rujukan.
Nawawi menyampaikan bahwa Tim Nasional Stranas PK terdiri atas KPK sebagai koordinator, Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai perencana pembangunan termasuk perencana anggaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang membantu urusan pelaksanaan aksi di daerah.
Lalu, Menteri PANRB yang membantu urusan aksi reformasi birokrasi, kelembagaan, digitalisasi aparatur negara. Serta, Kepala Staf Kepresidenan/KSP untuk sinkronisasi dan pengendalian program prioritas presiden, serta menjadi pihak yang melaporkan hasil Stranas PK kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.
(ain)
