“Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindakan-tindakan korupsi, judi online, narkoba dan penyelundupan,” ucap Budi.
Sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango mengklaim bahwa pihaknya bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) berhasil menyelamatkan kebocoran anggaran dari subsidi listrik Rp14 triliun per tahun dan tak tepat sasaran subsidi LPG 3kg senilai Rp50 triliun.
Nawai menyebut pihaknya bersama beberapa K/L yang tergabung dalam tim nasional strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) telah menyelamatkan anggaran subsidi dengan menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada penyaluran subsidi.
“Untuk mencegah korupsi dalam pemberian subsidi bagi penduduk miskin, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang didorong Stranas PK mampu mengidentifikasi kebocoran,” ucap Nawawi dalam Hari Anti Korupsi Sedunia di KPK, Senin (9/12/2024).
Nawai menjelaskan Stranas PK merupakan aksi pencegahan korupsi yang dilakukan dengan mengkoordinasikan 117 K/L serta lebih dari 500 pemerintah daerah. Tim nasional Stranas PK terdiri atas KPK sebagai koordinator, Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai perencana pembangunan termasuk perencana anggaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang membantu urusan pelaksanaan aksi di daerah.
Lalu, Menteri PANRB yang membantu urusan aksi reformasi birokrasi, kelembagaan, digitalisasi aparatur negara. Serta, Kepala Staf Kepresidenan/KSP untuk sinkronisasi dan pengendalian program prioritas presiden, serta menjadi pihak yang melaporkan hasil Stranas PK kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.
(ain)
