Keputusan mengejutkan Yoon terkait deklarasi darurat militer pada Selasa lalu, yang kemudian ditarik kembali, serta kegagalan upaya pemakzulan terhadap dirinya, terus memicu gejolak pasar dan kemarahan publik.
Ketidakstabilan politik diperkirakan akan berlanjut, dengan partai-partai politik masih berselisih soal arah pemerintahan dalam beberapa minggu mendatang. Oposisi juga berencana mengajukan pemungutan suara pemakzulan lebih lanjut terhadap Yoon, serta kemungkinan melibatkan perdana menteri.
Indeks saham acuan Kospi turun 2,4% pada Senin (09/12/2024), memperpanjang penurunan sejak deklarasi darurat militer menjadi sekitar 5%. Nilai tukar won terhadap dolar sempat melemah hingga 1% sebelum akhirnya pulih sebagian menjadi 0,6%.
Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon mengatakan Yoon akan dihentikan dari aktivitas diplomatik, sehingga larangan perjalanan keluar negeri kemungkinan bersifat simbolis. Namun, hal ini menegaskan keseriusan penyelidikan terhadap dirinya sekaligus menghindari risiko pelarian. Kantor Yoon belum memberikan komentar terkait hal ini.
Woo menyatakan bahwa tim investigasi telah menggeledah rumah dan kantor mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang diyakini memiliki peran kunci dalam operasi tersebut. Para penyelidik juga telah memeriksa pejabat lain yang terlibat, tambahnya.
Kim sebelumnya telah ditangkap oleh kejaksaan yang juga tengah melakukan penyelidikan terpisah atas kasus yang sama.
Penyelidikan ganda terhadap peristiwa yang sama berpotensi menimbulkan kebingungan terkait yurisdiksi, terlebih dengan hubungan Yoon yang dekat dengan sejumlah jaksa yang terlibat.
Partai oposisi Demokratik kemungkinan akan kembali mengupayakan pemungutan suara pemakzulan terhadap Yoon pada Sabtu mendatang sebagai upaya mempercepat pengunduran dirinya. Namun, rencana pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo bisa menimbulkan persoalan baru. Ambang batas suara untuk pemakzulan perdana menteri lebih rendah, sehingga lebih mudah dicapai.
PPP melalui Han berupaya menstabilkan situasi politik dengan menyerahkan otoritas presiden kepada perdana menteri untuk mengisi kekosongan kekuasaan akibat posisi Yoon yang melemah. Namun, oposisi menolak gagasan tersebut dengan alasan tidak ada dasar hukum untuk secara sepihak mengalihkan wewenang presiden kepada perdana menteri.
Di tengah aksi protes publik yang terus berlangsung, para pemimpin serikat pekerja sedang mempertimbangkan langkah yang akan diambil. Pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja di pabrik otomotif, operator kereta, sekolah publik, dan rumah sakit mengancam akan melakukan aksi mogok jika Yoon tidak mundur dari jabatannya.
(bbn)
