Dalam kaitan itu, jika semua kendaraan pelat hitam dibatasi mendapatkan Pertalite; penghematan fiskal akan tinggi, cukup mudah diimplementasikan, dan cukup sedang porsi keadilannya bagi masyarakat.
“Sedangkan jika mobil saja yang dibatasi, maka anggaran fiskal yang bisa dihemat besar [tinggi], implementasi mudah, tetapi rasa keadilannya rendah karena motor juga ada yang cc-nya besar dan harga jualnya mahal,” ujar Esther saat dihubungi, Senin (9/12/2024).
Sementara itu, jika BBM subsidi dibatasi untuk mobil berkapasitas tangki 60 liter; penghematan fiskal rendah, cukup bisa diimplementasikan, dan cukup sedang porsi keadilannya bagi masyarakat.
Kemudian, jika Pertalite dibatasi untuk mobil lebih dari 1.400 cc; penghematan fiskal rendah, tetapi tingkat kemudahan implementasi cukup tinggi, dan rasa keadilan yang tinggi di masyarakat.
Daya Beli
Meski menghemat anggaran fiskal, Esther menggarisbawahi, opsi pembatasan Pertalite akan menurunkan daya beli masyarakat dan kinerja perekonomian pun berisiko makin terkontraksi.
Sekadar catatan, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun dalam APBN 2025, turun dari rencana awal senilai Rp204,5 triliun. Dari pagu tersebut, alokasi untuk subsidi BBM dipatok sebanyak Rp26,7 triliun, sedangkan LPG 3kg Rp87 triliun. Sementara itu, subsidi listrik dijatah Rp89,7 triliun.
Dari sisi volume, kuota BBM bersubsidi tahun depan ditetapkan sebanyak 19,41 juta kiloliter (kl), turun dari pagu tahun ini sebanayk 19,58 juta kl. Perinciannya, jenis bahan bakar tertentu (JBT) Solar sebanyak 18,89 juta kl dan minyak tanah 0,52 juta kl.
Kuota Solar hanya turun tipis dari pagu APBN 2024 sebanyak 19 juta kl, sedangkan volume minyak tanah dipangkas dari 0,58 juta kl. Adapun, total pagu BBM bersubsidi dalam APBN 2024 adalah sebanyak 19,58 juta kl dengan outlook realisasi sebanyak 18,19 juta kl.
Untuk JBKP Pertalite—yang menggunakan skema kompensasi — Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebelumnya mengusulkan agar kuota 2025 diberikan sebanyak 31,33 juta—33,23 juta kl. Prognosis volume Pertalite berada di 31,51 juta kl pada 2024. Angka ini di bawah kuota yang ditetapkan sebanyak 31,7 juta kl dalam APBN 2024.
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi keputusan final pemerintah untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM ke format bantuan langsung tunai (BLT) akan diumumkan bulan ini.
Menurut Bahlil, pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan dilakukan secara kombinasi atau blended. Artinya, subsidi BBM tidak akan sepenuhnya dicabut; tetapi hanya sebagian dialihkan ke dalam format bantuan uang kepada masyarakat, sedangkan sisanya tetap menggunakan skema subsidi berbasis kuota terhadap komoditas/barang.
“Nanti Bapak Presiden [Prabowo Subianto] insyallah dengan kami akan mengumumkan, jadi skemanya ini kemungkinan besar itu blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” kata Bahlil kepada awak media, Rabu (27/11/2024).
Bahlil mengaku sudah menemui Prabowo untuk membahas keputusan final mengenai perubahan skema subsidi BBM mulai tahun depan, berikut tata cara penyaluran dan kriteria penerimanya agar lebih tepat sasaran.
Dia pun menggarisbawahi bahwa perubahan skema tersebut tidak berarti pemerintah akan mencabut subsidi BBM. “Semuanya ada subsidi, cuma selama ini kan kita tahu, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran,” lanjutnya.
“[Kalangan] yang berhak mendapat subsidi inilah saudara-saudara kita yang memang, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Sekarang, setelah kita exercise oleh BPS [Badan Pusat Statistik], sekarang sudah satu data. Kita pastikan ada satu data, artinya yang berhak menerima [subsidi BBM] itu pas,” tegas Bahlil.
Bahlil menjelaskan alasan perubahan skema penyaluran subsidi BBM, yang sebagian dialihkan menjadi BLT, juga ditujukan untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan kuota Solar dan Pertalite betul-betul tepat sasaran.
Di sisi lain, dia belum bisa mengonfirmasi kapan tepatnya kebijakan perubahan skema subsidi BBM tersebut akan diimplementasikan.
Jenis Kendaraan
Di sisi lain, ekonom energi menyarankan pemerintah lebih baik mengatur jenis kendaraan yang dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi, alih-alih membuat kebijakan yang bias seperti memasukkan ojek online (ojol) ke dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap bisa menggunakan Pertalite.
Ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai mitra pengemudi ojol memang layak mendapatkan BBM bersubsidi karena termasuk golongan masyarakat rentan miskin.
Namun, kategorisasi UMKM sendiri memiliki banyak jenis sehingga hal ini akan sulit diterapkan di lapangan, khususnya bagi pengendara ojek berbasis aplikasi daring.
“Kategori UMKM menurut saya ini juga tidak tepat karena akan makin ribet atau sulit, sebab untuk UMKM itu kan kategorinya banyak sekali. Ojol itu nanti masuk kategori mana? Ada juga UMKM yang lain, mana yang tidak boleh, ini kan juga tidak jelas akhirnya nanti tidak jadi diterapkan dan pembatasan BBM itu mungkin dibatalkan lagi,” kata Fahmy saat dihubungi, Senin (9/12/2024).
Menurut Fahmy, pemerintah seharusnya menggunakan kriteria sederhana, tepat sasaran, dan mudah diterapkan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Untuk itu, dia menyarankan pemerintah bisa memberikan BBM subsidi bagi seluruh pengguna motor di bawah 100 cc—150 cc.
Dengan demikian, baik ojol maupun ojek pangkalan (opang), hingga pengguna motor golongan masyarakat menengah ke bawah, dapat mengonsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite.
“Nanti di SPBU dibuat jalur subsidi yang boleh masuk itu ya sepeda motor tadi, angkutan kota [pelat kuning] angkutan barang. Di luar itu dia tidak boleh, itu bisa dibilang relatif mudah dan relatif tepat sasaran dibandingkan kategori UMKM,” tutur dia.
Di sisi lain, kata Fahmy, kendaraan bermotor di bawah 150 cc tidak mengonsumsi BBM dalam jumlah yang banyak sehingga akan tepat sasaran dalam mengimplementasikannya.
“Sepeda motor itu bukan peminum BBM. Paling dia [motor di bawah 150 cc] ngisi [Pertalite] itu 5 liter atau sekitar 10 liter paling banyak. Jadi tidak banyak BBM yang dikonsumsi,” jelas Fahmy.
(wdh)
