Gerakan ini langsung ditolak oleh oposisi, dengan pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung menuduh partai Yoon “merusak tatanan konstitusi.”
“Bukankah ini sebuah kudeta lagi?” kata Lee setelah pengumuman tersebut, menambahkan bahwa partainya akan kembali mendesak agar presiden mundur. “Saya mendesak Yoon Suk Yeol untuk segera mundur atau dimakzulkan.”
Lebih buruk lagi bagi presiden, kantor berita Yonhap melaporkan pada Minggu bahwa Kejaksaan Korea Selatan membuka penyelidikan pengkhianatan terhadap Yoon terkait dengan deklarasi darurat militer yang ia keluarkan minggu lalu. Jika ia akhirnya dinyatakan bersalah, proses yang bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, ia bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.
Drama politik ini mengguncang pasar dan mengalihkan perhatian Korsel pada saat yang krusial. Negara yang bergantung pada ekspor ini menghadapi peringatan tarif baru dari Presiden terpilih AS, Donald Trump, serta meningkatnya ancaman terhadap keamanannya seiring dengan penguatan aliansi militer Korea Utara dengan Rusia.
Hasil dari ketegangan politik ini akan berdampak pada ekonomi dan strategi negara. Kelompok konservatif Yoon mendukung kebijakan pro-bisnis dan sikap keras terhadap rezim Kim Jong Un, sementara oposisi lebih memilih pendekatan yang lebih lunak terhadap Korea Utara, pemberian uang tunai lebih banyak kepada warga, dan pajak yang lebih tinggi untuk para konglomerat besar yang dikenal dengan sebutan chaebol.
Korea Selatan juga harus menyetujui anggaran pada akhir bulan ini. Yoon menyebut perdebatan mengenai belanja, bersama dengan sejumlah gerakan pemakzulan terhadap pejabat pemerintah, untuk membenarkan upayanya menggunakan militer guna menutup parlemen untuk pertama kalinya sejak Korsel menjadi negara demokrasi empat dekade lalu.
Indeks saham Kospi Korea Selatan turun sebanyak 1,8% pada hari Senin (09/12/2024), dan kini telah turun lebih dari 4% sejak keputusan darurat militer yang berlangsung singkat.
Kebuntuan politik ini akan merugikan ekonomi yang sudah menderita akibat pertumbuhan yang melambat, meskipun Kementerian Keuangan dan bank sentral Korsel atau Bank of Korea (BoK) akan mencegah krisis yang lebih merusak, menurut laporan Eurasia Group pada hari Minggu. Laporan tersebut menambahkan bahwa "pemogokan dan bentuk protes kekerasan lainnya" kemungkinan akan terjadi selain demonstrasi yang semakin besar.
“Protes akan semakin besar mulai sekarang,” kata Eom Kyeong-young, mantan pejabat pemerintah yang kini menjadi direktur di Zeitgeist Institute, sebuah kelompok riset di Seoul. “Saya ragu pemerintah dan partai yang berkuasa akan mampu bertahan lama terhadap tekanan ini.”
Pada Sabtu (07/12/2024), Yoon memberikan komentar pertamanya setelah membatalkan darurat militer, meminta maaf atas langkah tersebut dan berjanji untuk menerima tanggung jawab hukum dan politik. Ia juga berjanji tidak akan mengeluarkan deklarasi darurat militer lagi.
Pada malam yang sama, dengan para demonstran yang menghadapi suhu beku, para anggota parlemen bertemu untuk memakzulkan presiden. Meskipun oposisi hanya membutuhkan delapan dari 108 anggota parlemen dari partai Yoon untuk beralih pihak, mosi tersebut gagal setelah kubu konservatif sebagian besar bersatu dengan memboikot pemungutan suara.
Sekarang, dengan ancaman dari oposisi yang akan terus membawa mosi pemakzulan hingga berhasil, para konservatif mencari cara agar Yoon mundur sambil menempatkan mereka pada posisi terbaik untuk memenangkan pemilihan yang harus berlangsung 60 hari setelah ia meninggalkan jabatannya.
Dilema ini menyebabkan perubahan sikap dari pemimpin partai yang berkuasa, Han Dong-hoon, yang awalnya menentang pemakzulan sebelum mengatakan pada Jumat bahwa Yoon harus diskors tugasnya. Pada Minggu, Han Dong-hoon menyatakan bahwa “mundur dengan tertib” lebih baik daripada pemakzulan.
Bagaimana hal ini akan berjalan masih belum jelas. Konstitusi memungkinkan perdana menteri untuk membantu dan melaksanakan perintah presiden, yang secara hukum masih memegang kekuasaan sampai tugasnya digantung atau ia diberhentikan dari jabatannya.
“Jika presiden berubah pikiran, ia bisa bertindak berbeda,” kata Shin Yul, profesor ilmu politik di Universitas Myongji Seoul. “Saya ragu orang akan menerima rencana ini.”
Proses hukum juga bisa memakan waktu lama.
Setelah pengaduan diterima, Yoon harus didakwa dan mungkin ditahan. Namun, meskipun ia ditahan dan diadili, ia akan tetap menjadi presiden hingga Mahkamah Agung mengonfirmasi hukumannya, menurut Lee Changhyun, profesor hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Hankuk.
“Tentu saja, ia akan diampuni setelah pemerintahan berubah,” kata Lee Changhyun.
Waktu juga terus berjalan bagi Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, yang menjadi calon paling favorit untuk menggantikan Yoon dalam jajak pendapat Gallup Korea pekan lalu. Sebuah pengadilan di Seoul memvonisnya bulan lalu karena melanggar undang-undang pemilu, dan ia akan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden jika vonisnya dikukuhkan. Keputusan atas bandingnya diperkirakan akan keluar sekitar bulan Mei.
Banyak yang sekarang bergantung pada apa yang terjadi di jalanan. Tingkat kepuasan terhadap Yoon jatuh ke angka terendah baru sebesar 11%, turun dari 16% pekan lalu, menurut jajak pendapat yang dirilis pada Senin (09/12/2024) oleh Gallup Korea yang dipesan oleh surat kabar lokal Kookmin Ilbo.
Polisi memperkirakan setidaknya 100.000 orang berkumpul di dekat parlemen untuk menuntut pemakzulan Yoon pada Sabtu, dibandingkan dengan 18.000 pendukung Yoon yang berkumpul di bagian lain kota, menurut Yonhap News.
Park Hye-rim (33 tahun) menghabiskan berjam-jam untuk melakukan protes dan berjanji untuk terus berjuang apapun yang terjadi.
“Meski pemakzulan ditolak, saya akan kembali lagi dan lagi untuk berdemonstrasi,” katanya. “Saya tidak akan menyerah.”
(bbn)
