Bloomberg Technoz, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, Indonesia membutuhkan biaya sebesar Rp444 triliun untuk memensiunkan setidaknya 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara hingga 2050. Dengan demikian, dukungan pendanaan dari berbagai sumber sangat diperlukan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk beralih dari pembangkit batu bara menuju pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dalam tempo 15 tahun ke depan perlu segera diwujudkan.

Di sisi lain, Celios mencatat, ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Perkiraan defisit APBN 2025 mencapai Rp649 triliun atau batas atas 2,82% sementara ambang batas aman sebesar 3% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Sementara beban pembayaran bunga utang terlalu besar dengan banyaknya program pemerintah di luar transisi energi. Tidak hanya itu pemerintah juga masih memiliki kewajiban membayar beban utang jatuh tempo rata-rata sebesar Rp800 triliun per tahun pada 2025-2029 mendatang.

“Sementara bunga utang yang harus dilunasi lebih dari Rp552 triliun pada 2025 dan berisiko membengkak menjadi Rp620 triliun di akhir masa jabatan Prabowo,” tulis laporan Celios bertajuk Pertukaran Utang dengan Pemensiunan PLTU Batubara dikutip Jumat (6/12/2024).