Oleh karenanya, Riefky menambahkan, pendekatan Indonesia yang memaksakan penerapan TKDN justru bisa menjadi hambatan.
"Nah Indonesia mau seperti itu tapi by force, bukan by market mechanism. Jadi memang di sini kesannya adalah Kita mau produk kita dipakai, tapi sebetulnya kalau ada paksaan tersebut nggak ada yang mau pakai. Salah satunya iPhone."
Belajar dari kasus investasi Samsung di Vietnam
Senada dengan pendapat Teuku, Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, kepada Bloomberg Technoz menyarankan agar pemerintah untuk banyak belajar dari Vietnam yang tidak memaksakan pemenuhan TKDN, berkaca pada kasus minat investasi Samsung.
Vietnam bahkan mampu meyakinkan raksasa asal Korea Selatan, Samsung berinvestasi secara bertahap tanpa tambahan syarat TKDN.
Pada tahun 2008 Samsung memulai investasi US$670 juta (sekitar Rp10,6 triliun dengan asumsi kurs saat ini), lalu bertumbuh menjadi US$17,5 miliar (sekitar Rp278 triliun) posisi terkini.
"Vietnam waktu itu tidak memaksakan TKDN, sedangkan Indonesia memasukkan TKDN sebagai persyaratan," ucap dia, hingga Vietnam kini menjadi salah satu basis produksi skala besar, mengalahkan Indonesia.
Perangkat Samsung rakitan Vietnam bahkan kini sudah berkontribusi atas ekspor negara tersebut sekitar 18%. Nilainya di kisaran US$65 miliar-US$70 miliar.
"Saat ini TKDN Samsung di Vietnam sudah sangat tinggi, dan Samsung menjadi pilar bagi positioning Vietnam sebagai hub industri gadget di kawasan [Asia Tenggara]," jelas dia.
Sebaliknya, Indonesia yang menerapkan TKDN sebagai syarat langsung pada saat justru gagal menarik investasi Samsung.
Wijayanto menyampaikan bahwa pada saat strategi menarik investasi tidak akan memperluas cakupan bidang industri dan hanya berkutat pada investor asing sektor sumber daya alam (SDA).
"Belajar dari pengalaman kita tersebut, sikap kita ke raksasa teknologi seperti Apple, Samsung, Nvidia, Google, Microsoft, Tencent, Tesla, BYD, Huawei, Toyota, dan lain-lain, harus strategis dan berorientasi jangka panjang," tegas dia.
(wep)
