Bloomberg Technoz, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan setidaknya ada 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara milik PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang yang berpotensi menjadi objek pertukaran utang pemerintah. 

Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk beralih dari pembangkit batu bara menuju pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dalam tempo 15 tahun ke depan perlu segera diwujudkan. 

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menerangkan debt swap merupakan salah satu cara negara maju dalam membayar utang iklimnya kepada negara berkembang seperti Indonesia.

“Nah, Indonesia kan punya Rp94,8 triliun utang berbentuk pinjaman [loan] yang akan jatuh tempo 2025, dan utang ini kepada negara maju dan lembaga multilateral,” kata Bhima dalam laporan bertajuk Pertukaran Utang dengan Pemensiunan PLTU Batubara, yang dikutip Jumat (6/12/2024). 

Dalam konteks tersebut, Bhima menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bisa membuka ruang negosiasi dengan pemberi pinjaman untuk menukarkan utang RI menjadi dana pensiun PLTU batu bara.