Namun, darurat militer itu tak berlangsung lama lantaran ditentang oleh berbagai elemen. Halaman kompleks Majelis Nasional kemudian dipadati warga.
Saat juga itu, anggota parlemen satu persatu mendatangi gedung tersebut. Majelis Nasional, yang dikuasai oposisi utama, Partai Demokrat, mendesak Yoon untuk mencabut keputusannya.
Dilaporkan ada sekitar 190 anggota legislatif yang hadir pada dini hari, Rabu (4/12/2024), itu. Jumlah yang lebih dari cukup untuk mencapai kuorum. Dengan suara bulat, sidang paripurna menolak darurat militer dan menyatakan status itu adalah ilegal.
Menjelang pagi waktu setempat, tepatnya pukul 4.30, Yoon menggelar pertemuan kabinet. Dalam pertemuan itu, mereka mencapai kesepakatan untuk mengakhiri darurat militer yang hanya berlangsung singkat selama enam jam.
"Ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk pencabutan darurat militer, [saya] telah menarik pasukan yang dimobilisasi untuk melaksanakan urusan darurat militer," ujarnya, dilansir Yonhap News.
Usai dekret itu dicabut, amarah warga tak langsung padam. Sebagian besar dari mereka bahkan masih menunggu di depan gedung Majelis Nasional. Selain itu, aksi-aksi lain muncul di berbagai tempat. Mereka menuntut agar Yoon diadili dan melepaskan jabatan presiden.
Seruan serupa juga disuarakan oleh pihak oposisi. Mereka bahkan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Kamis (5/12/2024). Seorang pejabat Partai Demokrat mengatakan bahwa oposisi menargetkan Sabtu sebagai hari pemungutan suara di parlemen untuk mosi pemakzulan.
Partai yang berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), menolak mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Pemimpin PPP Han Dong Hoon mengatakan bahwa ia telah meminta Yoon untuk keluar dari partainya. Namun, hari ini PPP berusah sikap.
Dalam rapat partai hari ini (6/12/2024), Han mengatakan bahwa Yoon harus segera diberhentikan sementara dari tugasnya. Menurutnya, mempertahankan presiden tetap menjabat berisiko membahayakan rakyat.
"Mengingat adanya fakta-fakta yang baru terungkap, saya percaya bahwa penangguhan tugas Yoon dengan cepat diperlukan untuk melindungi rakyat Republik Korea," katanya, dikutip Bloomberg News.
"Saya yakin jika Yoon terus menjabat sebagai Presiden Republik Korea, ada risiko tinggi bahwa tindakan ekstrem seperti darurat militer ini akan terulang kembali, dan hal ini akan membuat Republik Korea dan rakyatnya dalam bahaya besar," imbuh Han.
Perubahan sikap Partai PPP ini memberikan peluang lebih besar pada mosi pemakzulan untuk disahkan. Pasalnya mosi pemakzulan ini bisa lolos jika mendapat persetujuan dari dua pertiga atau sekitar 200 anggota parlemen. Ada 176 anggota Partai Demokrat di parlemen, sementara PPP memiliki sebanyak 108 anggota.
(ros)
