Sementara itu, ketiga jaksa dituduh gagal mendakwa ibu negara setelah menyelidiki dugaan keterlibatan Kim Keon Hee dalam skema manipulasi harga saham.
Mosi pemakzulan ini awalnya dijadwalkan untuk diajukan ke pemungutan suara pada Rabu, tetapi prosesnya ditunda setelah Yoon mengumumkan darurat militer dalam waktu singkat.
Partai oposisi utama, Partai Demokrat (DP), mengatakan akan menunda pemakzulan auditor negara dan jaksa penuntut untuk fokus pada pengesahan mosi pemakzulan terhadap Yoon atas keputusan darurat militer. Namun, DP mengubah sikapnya pada Kamis setelah PPP menentang pemakzulan Yoon.
Kemudian pada hari itu, DP dan partai oposisi lainnya juga menyerukan penangkapan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su, yang ditunjuk memimpin komando darurat militer yang berlangsung singkat.
Mereka juga mendesak penangkapan kepala polisi Cho Ji-ho dan beberapa pejabat lain yang terlibat dalam deklarasi darurat militer pada pertemuan darurat Komite Administrasi Publik dan Keamanan di Majelis Nasional.
Anggota parlemen partai yang berkuasa meninggalkan ruang pertemuan tersebut sebagai bentuk protes terhadap partai oposisi atas kekacauan darurat militer, menilainya sebagai "tindakan yang jelas dari pengkhianatan anti-negara."
(ros)
