Para pengacara Trump mendasarkan argumentasi mereka pada sejumlah dokumen internal Twitter yang diserahkan Elon Musk kepada dua wartawan konservatif yang kemudian menerbitkannya dengan judul Twitter Files.
Komunikasi internal perusahaan itu memperlihatkan bahwa staf Twitter membicarakan larangan Trump di platform dan cara menangani akun-akun beraliran kanan yang menyebarkan informasi salah.
Dokumen ini dan kesaksian seorang agen FBI pada kasus terpisah diajukan oleh pengacara Trump sebagai bukti kebenaran klaimnya. Klaim itu antara lain: badan-badan pemerintah berada di balik larangan dia di Twitter dan ini melanggar hak kebebasan berbicara.
"Twitter Files memperlihatkan bahwa FBI dan badan federal lain, Gedung Putih dan anggota Kongres terkemuka serta staf Kongres bekerja sama dan menekan Twitter untuk menurunkan konten-konten yang tidak sejalan secara politik," bunyi dokumen pengadilan itu.
Ketika memutuskan untuk menolak tuntutan hukum Trump tahun lalu, Hakim James Donato di pengadilan San Francisco sepakat dengan pandangan Twitter bahwa sebagai perusahaan swasta mereka bisa memutuskan siapa yang boleh dan tidak boleh menggunakan platform tersebut. Langkah melarang pengguna ini bukan merupakan pelanggaran hak kebebasan berbicara.
Dalam pengadilan banding keputusan ini, pengacara Twitter mengatakan bahwa langkah hukum itu tidak berguna karena Musk sudah membolehkan Trump menghidupkan kembali akunnya.
Musk yang bertekad untuk mendukung kebebasan berbicara ketika membeli Twitter mengatakan bahwa Twitter Files mengungkap sikap bias platform ini yang menentang pandangan-pandangan konservatif.
Serial pertama Twitter Files itu merinci bagaimana perusahaan itu "menangani" cuitan yang dianggap oleh "tim Biden" perlu mendapat pengawasan .
"Jika ini bukan pelanggaran Ayat Pertama UUD AS, lalu apa?" cuit Musk pada Desember lalu.
(bbn)
