Pilkada Kabupaten Bangka diulang usai calon tunggal yang maju yaitu petahana Bupati 2017-2022, Mulkan yang menggandeng rekannya sesama kader PDIP, Ramadian kalah melawan kotak kosong, November lalu. Padahal Keduanya diusung 10 partai politik; yang sembilan partai di antaranya adalah penghuni DPRD Kabupaten Bangka.
Pasangan tersebut hanya mampu meraih suara sekitar 42,75% berdasarkan data 100% formulir C di laman KPU. Kotak kosong tercatat menang di seluruh atau 445 TPS Kabupaten Bangka; dengan total suara sekitar 57,25%.
Demikian pula dengan Pilkada Pangkalpinang yang diulang usai kotak kosong berhasil menang di 307 dari 311 TPS di wilayah tersebut. Total suara kotak kosong tercatat mencapai 57,98%.
Sedangkan calon tunggal yang diusung 16 partai politik atau seluruh partai yang tercatat di KPU yaitu Maulan Aklil dan Masagus Hakim hanya meraih 42,02% suara sah.
Penjabat Bupati Bangka
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian awalnya menerbitkan surat keputusan pengangkatan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M Haris sebagai penjabat Bupati Bangka pada akhir September 2023.
Sesuai UU Pilkada, Pasal 201 ayat (9), periode masa jabatan seorang penjabat kepala daerah hanya selama satu tahun, atau hingga pelantikan pejabat definitif jika kurang dari satu tahun. Berdasarkan pasal yang sama, Kemendagri bisa memperpanjang masa tugas seorang Pj selama satu tahun lain; dengan nama yang sama atau berbeda.
Pada Kabupaten Bangka, Tito ternyata memutuskan untuk memperpanjang masa tugas M Haris untuk periode 2024-2025; pada September lalu. Sehingga, petinggi pada Pemprov Kepulauan Bangka Belitung ini akan menjabat bupati bangka hingga September 2025.
Penjabat Wali Kota Pangkalpinang
Kemendagri juga sudah memilih sosok yang menjadi pengisi kekosongan kursi wali kota Pangkalpinang. Pemerintah menunjuk Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama pada akhir Juli 2024.
Budi dilantik menggantikan Lusje Anneke Tabalujan yang menjadi Pj Wali Kota Pangkalpinang sejak November 2023. Lusje kemudian ditarik untuk bertugas di Ditjen Bina Pemerintahan Daerah Kemendagri.
Pemerintah berarti masih harus mencari lagi sosok Pj Wali Kota Pangkalpinang karena masa tugas Budi Utama akan berakhir pada Juli 2025. Padahal, pemungutan suara ulang Pilkada Pangkal Pinang baru akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025 -- belum lagi proses sengketa hingga pelantikan.
(azr/frg)
