Beberapa media lokal melaporkan bahwa Yoon kemungkinan akan menyampaikan pidato nasional dalam hitungan jam. Namun, lembaga penyiaran YTN mengatakan presiden tidak akan memberikan pidato hari ini.
Pergantian Menhan dan mosi pemakzulan ini terjadi setelah Yoon mendeklarasikan status darurat militer pada Selasa malam untuk menegaskan otoritasnya sebagai tanggapan atas kebuntuan yang terus berlanjut di parlemen. Langkah Yoon telah mengejutkan negara, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), dan sekutu-sekutu global termasuk AS.
Anggota parlemen partai penguasa, PPP, saat itu dengan cepat memberikan suara bersama partai oposisi untuk menolak perintah darurat militer Yoon di Majelis Nasional yang dikelilingi oleh pasukan dan pengunjuk rasa.
Meski begitu, dukungan PPP kemungkinan akan lebih sulit diperoleh dalam pemungutan suara untuk memulai proses pemakzulan Yoon.
Kim Yong Hyun dilaporkan bertanggung jawab atas pengerahan pasukan ke gedung parlemen, menurut Yonhap News, mengutip pernyataan wakil menteri pertahanan.
Pemimpin PPP Han Dong Hoon mengatakan bahwa dia akan mencegah parlemen meloloskan mosi pemakzulan karena dia telah meminta Yoon untuk keluar dari PPP. Langkah tersebut bisa diartikan bahwa PPP masih setia pada dukungan konservatifnya sambil menjauhkan diri dari presiden.
Para anggota parlemen harus menunggu setidaknya 24 jam sebelum mereka dapat memberikan suara untuk mosi pemakzulan Yoon dengan batas waktu 72 jam.
Mayoritas dua pertiga anggota dibutuhkan untuk menyetujui proses pemakzulan. Oleh karena itu, pihak oposisi memerlukan 200 suara, yang mengharuskan beberapa anggota partai penguasa menentang Han dan memberikan suara mereka.
(bbn)
