Hingga berita ini diturunkan, baik Kantor Perdana Menteri, partai penguasa, maupun kantor kepresidenan belum mengumumkan hasil pertemuan tersebut.
Tak hanya itu, seluruh pembantu Yoon, termasuk Kepala Staf Chung, Direktur Kebijakan Nasional Sung Tae-yoon, dan Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, serta 11 sekretaris senior, mengajukan pengunduran diri dari jabatan mereka, menurut pernyataan kantor kepresidenan pada Rabu pagi. Keputusan mereka diambil setelah Chung memimpin pertemuan tertutup dengan para sekretaris senior.
Ini menandai kali kedua pembantu Yoon menawarkan pengunduran diri, setelah yang pertama terjadi menyusul kekalahan telak blok penguasa dalam pemilu umum April lalu. Pada saat itu, Yoon mengganti beberapa di antaranya, termasuk mantan Kepala Staf Lee Kwan-sup dan mantan sekretaris senior untuk urusan politik Han O-sub.
Sebelumnya, Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, mengumumkan pemberlakuan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam melalui pidato darurat nasional yang disiarkan langsung.
Yoon mengatakan keputusan tersebut diambil untuk melindungi kebebasan dan tatanan konstitusional, sembari menuduh pihak oposisi berupaya melumpuhkan pemerintahan melalui langkah-langkah pemakzulan.
"Dengan deklarasi darurat militer ini, saya akan membangun kembali dan melindungi Korsel yang bebas," kata Yoon, seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut "tidak dapat dihindari."
Berselang enam jam kemudian, Yoon mendeklarasikan status darurat militer berakhir pada Rabu (4/12/2024) pagi. Pasalnya Majelis Nasional memintanya mencabut dekrit yang mengejutkan dunia internasional tersebut.
(spt)
