“Terus habis itu kita ada potensi untuk hilirisasi batu bara, bisa jadi untuk substitusi [impor LPG], bisa juga untuk tujuan lain. Misalnya, sekarang kan ada teknologi hilirisasi batu bara untuk pupuk, melalui pencairan [likuifikasi], ada macam-macam lah.”
Untuk diketahui, proyek strategis nasional (PSN) gasifikasi batu bara menjadi DME yang memiliki taksiran nilai investasi US$2,1 miliar (sekitar Rp33,46 triliun asumsi kurs saat ini) pada awalnya diharapkan menjadi program mercusuar untuk menekan beban subsidi LPG senilai Rp7 triliun per tahun.
Proyek itu seharusnya dipenggawai oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) dan Air Products & Chemical Inc (APCI), perusahaan asal Amerika Serikat.
PSN gasifikasi batu bara itu sejatinya direncanakan selama 20 tahun di wilayah Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang berada di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatra Selatan. BACBIE akan berada di lokasi yang sama dengan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.
Dengan mendatangkan investasi asing dari APCI senilai US$2,1 miliar, proyek itu awalnya digadang-gadang sanggup memenuhi kebutuhan 500.000 ton urea per tahun, 400.000 ton DME per tahun, dan 450.000 ton polipropilen per tahun.
Sayangnya, pada tahun lalu APCI memutuskan mundur dari proyek tersebut untuk memilih fokus pada proyek pengembangan hidrogen biru dengan iming-iming insentif yang lebih menggiurkan dari negara asalnya.
Selain sektor batu bara, Satgas Hilirisasi yang akan dibentuk lainnya akan menggawangi misi penghiliran dari seluruh sektor industri mulai dari pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan sebagainya.
“Semua kompleks. Kalau Satgas Hilirisasi ya, itu bukan hanya yang ada kewenangan di Kementerian ESDM, tetapi poinnya untuk percepatan program hilirisasi,” ujar Tri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pada kesempatan yang sama, mengumumkan dirinya telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.
“Kemarin di rapat Presiden [Prabowo] memutuskan membentuk Satgas [Hilirisasi]. Secara kebetulan, yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas adalah Menteri ESDM,” kata Bahlil di sela acara Indonesia Mining Summit 2024.
Bahlil menyebut alasan dibentuknya satgas karena tahun sebelumnya persoalan hilirisasi berada di bawah arahan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Adapun, sebelum menjadi Menteri ESDM, Bahlil sendiri menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Sementara itu, setelah dibentuknya satgas, tata kelola hilirisasi diharapkan akan lebih terarah.
Bahlil menjelaskan hingga saat ini proses pembentukan Satgas Hilirisasi masih berjalan karena melibatkan beberapa kementerian teknis terkait seperti; Kementerian Investasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.
Menurut Bahlil, Prabowo masih menggodok satgas baru tersebut karena nantinya akan diputuskan dan ditindaklanjuti melalui keputusan presiden (keppres)
Untuk diketahui, pemerintah resmi memetakan 28 komoditas untuk dipacu proses penghiliran atau hilirisasinya, guna mendatangkan potensi pendapatan negara dari investasi senilai US$618,1 miliar (sekira Rp9,79 kuadriliun) setidaknya sampai dengan 2040.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Edy Junaedi mengatakan peta jalan untuk hilirisasi 28 komoditas itu sudah dimatangkan.
Selain investasi, hilirisasi 28 komoditas itu digadang-gadang bisa mendatangkan devisa ekspor US$857,9 miliar (sekitar Rp13,59 kuadriliun), produk domestik bruto (PDB) US$235,9 miliar (sekitar Rp3,73 kuadriliun), serta serapan tenaga kerja sebanyak 3,01 juta orang.
(wdh)
