Sekadar catatan, menurut laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kapasitas terpasang PLTU di Indonesia per semester I-2024 mencapai 93 GW.
Sementara itu, Ember menyarankan pemerintah untuk mengintegrasikan penyimpanan baterai sebesar 4 GWh setiap tahun hingga 2040 guna memungkinkan Indonesia memaksimalkan penggunaan tenaga surya, karena beban puncak listrik jatuh pada malam hari.
Saran itu, menurut lembaga tersebut, sejalan dengan tujuan EBT yang diuraikan dalam dokumen Just Energy Transition Partnership (JETP) dan proyeksi penambahan kapasitas listrik pemerintah sebesar 103 GW pada 2040.
Menurut Ember, tanpa ada perubahan sistemik—terutama di sektor ketenagalistrikan — perekonomian Indonesia tidak akan mencapai target dekarbonisasi. Untuk itu, Indonesia dinilai perlu menyelaraskan jumlah pasokan EBT yang diperlukan dengan pertumbuhan konsumsi listrik hingga tahun 2040.
PLN Tak Mau Danai
Di sisi lain, Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo menyebut negara, khususnya PLN, tidak memiliki biaya untuk memadamkan seluruh PLTU berbasis batu bara dalam 15 tahun seperti yang diinginkan Prabowo.
“Suntik mati PLTU pada dasarnya kami membangun suatu kriteria. Kalau ada usulan dari manapun bahwa ini harus cost neutral. Jadi kalau ada penambahan biaya, yang menanggung bukan Pemerintah Indonesia, bukan PLN, karena penurunan efek gas rumah kaca [GRK] ini dampaknya bagi global community, bukan bagi Indonesia saja,” kata Darmawan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (3/12/2024).
Mengutip data yang dipaparkan dalam pergelaran COP 29 di Baku, Azerbaijan bulan lalu; Darmawan mengatakan Indonesia mengeluarkan 3 ton emisi GRK per kapita per tahun.
Sementara itu, emisi GRK Eropa menembus sekitar 8—9 ton per kapita per tahun; Amerika Serikat 13—14 ton per kapita per tahun; Singapura 11 ton per kapita per tahun, Australia 16—17 ton per kapita per tahun; dan Arab Saudi 20 ton per kapita per tahun.
Untuk itu, PLN sangat berhati-hati dalam menghentikan penggunaan batu bar dalam bauran ketenagalistrikan nasional. Terlebih, ketika suatu PLTU harus disuntik mati, perseroan harus membangun pembangkit baru berbasis EBT.
“Ada penambahan investasi, kemudian belum lagi investasi yang dahulu. Jadi bagi kami [PLN], ya kalau kami bisa ada [bantuan] dana internasional gratis yang cost neutral, kami tidak menambah biaya apapun,” tutur Darmawan.
Menurut perhitungannya, menyuntik satu PLTU akan dikenakan tambahan biaya sekitar Rp 30 triliun sampai Rp50 triliun. Dia juga menegaskan ketika PLN beralih ke EBT, sistemnya harus terjaga keandalannya. Pada saat bersamaan, konsep EBT yang dicanangkan juga harus futuristik.
“Tentu saja kami berkomunikasi secara lugas kepada global investor, global communities. Monggo saja kalau memang ada yang mau memberikan [pendanaan] dalam jumlah yang besar, kemudian pembangkit kami diganti dengan yang lebih fresh, yang futuristik, dan menguntungkan bagi pemerintah, PLN, dan rakyat; why not?" tutur Darmawan.
Di sisi lain, Darmawan menegaskan, pengalihan PLTU menjadi EBT tidak semudah yang diperkirakan. Dia pun memberikan sinyal positif bagi komunitas global untuk ikut serta dalam mendukung Indonesia menuju keberlanjutan.
“Kebetulan kami beruntung dari pemerintah, dari Presiden sendiri sudah mencanangkan itu [suntik mati PLTU]. Akan tetapi, sampai saat ini proses coal phased out tidak dalam jumlah itu. Kami analisis satu demi satu dan kami juga spesifik seperti apa bantuan dari dunia internasional, tetapi yang jelas kita mendukung itu,” jelas Darmawan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan janji untuk mengonversi seluruh PLTU berbasis batu bara di Indonesia ke EBT dalam 15 tahun ke depan.
Pernyataan itu diutarakan di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pekan ini, pada sesi yang mengangkat tema Sustainable Development and Energy Transition.
“Kami juga memiliki sumber daya panas bumi yang luar biasa, dan kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami berencana untuk membangun lebih dari 75 GW tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” tegasnya dikutip dari laman Sekretariat Presiden.
(wdh)
