Ditujukan untuk mengendalikan penebangan hutan di negara-negara eksportir ke blok ini, UU tersebut menjadi simbol ambisi lingkungan hidup Eropa yang berbenturan dengan kenyataan.
Perusahaan-perusahaan seperti pembuat cokelat mengatakan mereka membutuhkan waktu dan biaya untuk mempersiapkan diri, begitu pula dengan negara-negara yang memasok kakao dan produk lainnya.
Pada awal Oktober, Komisi Eropa tergerak mengusulkan penundaan aturan tersebut. Namun, Partai Rakyat Eropa (EPP), kelompok terbesar di Parlemen Uni Eropa, memimpin desakan di majelis untuk menuntut perubahan lebih lanjut, membuat penundaan itu berisiko jika tidak ada kesepakatan yang dicapai sebelum akhir tahun ini.
Dalam pertemuan pada Selasa, perwakilan parlemen mencabut persyaratan tersebut setelah komisi menawarkan jaminan untuk memperbarui UU dalam waktu satu tahun, kata Schneider dalam pernyataannya.
"Kami memastikan Komisi akan menyelesaikan platform daring dan kategorisasi risiko pada waktunya, sehingga memberikan kepastian yang lebih baik bagi semua pihak dalam rantai pasokan," kata Schneider, yang merupakan anggota kelompok EPP.
"Terakhir, tidak kalah penting, penilaian dampak dan penyederhanaan lebih lanjut akan dilakukan pada tahap peninjauan untuk negara atau kawasan yang berisiko rendah, sehingga negara-negara tersebut punya insentif untuk meningkatkan praktik konservasi hutan mereka."
Negara-negara anggota dan parlemen masih perlu menandatangani kesepakatan tersebut secara resmi sebelum akhir bulan ini. Hal ini merupakan langkah yang biasanya dianggap sebagai formalitas. Langkah pertama adalah pemungutan suara di komite lingkungan Parlemen Eropa pada Rabu (4/12/2024), yang akan diikuti dengan pemungutan suara pleno akhir bulan ini.
(bbn)
