Ditemui usai rapat, Sri Mulyani enggan menjelaskan dengan lengkap pembahasan rapat tersebut.
"Nanti Pak Menko [Airlangga] saja," ujar Sri Mulyani, Selasa (3/12/2024).
Saat ditanya soal kepastian penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Sebelumnya, Kemenkeu memastikan kebijakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Hal ini ditetapkan meski kebijakan banyak menuai protes dari masyarakat di tengah kelesuan ekonomi.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono mengatakan, meski PPN naik, pemerintah juga tetap memprioritaskan daya beli. Dengan demikian, pemerintah memperkuat insentif berupa subsidi sebagai jaring pengaman masyarakat bawah.
"Jadi kami masih dalam proses ke sana, artinya [kebijakan kenaikan PPN] akan berlanjut. [Namun], kan daya beli jadi salah satu prioritas, kami perkuat juga subsidi jaring pengaman," ujar Parjiono dalam agenda Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (3/12/2024).
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengungkapkan Sri Mulyani masih minim dalam mensosialisasikan UU HPP yang mengatur kenaikan tarif PPN jadi 12% tahun depan.
Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn mengungkapkan seharusnya pemerintah langsung mensosialisasikan aturan ini saat Undang-Undang tersebut disahkan. Agar masyarakat dapat memahami alasan kenaikan tarif PPN, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
“Kenapa kemudian pemerintah menaikkan pajak? Apa sih yang menjadi dampak atau persoalan utama sehingga itu harus dinaikkan?,” ucap dia dalam taklimat media di kantornya, Senin (25/11/2024).
“Memang kalau kita bicara hal yang paling singkat untuk mendapatkan anggaran ya dengan menaikkan pajak. Tapi persoalannya kemudian masyarakat lagi yang akan mendapatkan bebannya,” tegasnya.
Rospita juga memandang pemerintah kurang transparan dalam menjelaskan data perpajakan, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluarannya. Sehingga menyebabkan masyarakat bertanya-tanya pemanfaatan dana yang dibayarkannya setiap bulan melalui pajak.
(lav)
