Yoon mengatakan keputusan tersebut diambil untuk melindungi kebebasan dan tatanan konstitusional, sembari menuduh pihak oposisi berupaya melumpuhkan pemerintahan melalui langkah-langkah pemakzulan.
"Dengan deklarasi darurat militer ini, saya akan membangun kembali dan melindungi Korea Selatan yang bebas," kata Yoon, seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut "tidak dapat dihindari."
Menteri Pertahanan Korea Selatan memerintahkan pertemuan dengan komandan militer tertinggi, menurut laporan Yonhap News.
Namun, pada Rabu pagi, Yoon resmi mengakhiri status darurat militer. Majelis Nasional meminta Yoon mencabut dekrit darurat militer yang hanya berlangsung selama enam jam.
Kabinet Yoon menyetujui mosi untuk mengakhiri status darurat militer pada pukul 4:30 pagi, sekitar enam jam setelah ia membuat deklarasi darurat militer yang mengejutkan. Ia menuduh pihak oposisi "melumpuhkan" pemerintah dengan kegiatan "anti-negara" — keputusan yang menimbulkan kekhawatiran di seluruh negeri.
"Pukul 11 malam tadi, saya mendeklarasikan darurat militer dengan niat tegas untuk menyelamatkan negara dalam menghadapi kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi penting negara dan tatanan konstitusional demokrasi bebas," katanya, seperti dilansir dari Yonhap News.
"Namun, ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk pencabutan darurat militer, [saya] telah menarik pasukan yang dimobilisasi untuk melaksanakan urusan darurat militer," imbuhnya.
Yoon kembali menegaskan peringatannya kepada Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan "keterlaluan" yang menurutnya melumpuhkan fungsi nasional, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.
-- koreksi pada nilai won Korsel di pasar spot.
(rui)
