Hal lain yang diatur dalam Inpres adalah pemberian peringatan dan perintah kepada platform digital, dan pembatasan transfer pulsa maksimal Rp1 Juta per hari dengan pengecualian agen pulsa, serta audit terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), disampaikan Komdigi.
Kementerian yang di era pemerintahan lama bernama Kominfo itu menyebut bahwa upaya konkrit atas pemberantasan judi online telah mengancam kesejahteraan finansial, kesehatan mental, dan sosial masyarakat.
Jenderal Polisi Pimpin Direktorat Baru Komdigi, Ini Tugasnya
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Brigjen Polisi (Brigjen Pol) Alexander Sabar menuturkan fokus kerja atas peran baru dia di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Misi khusus Ditjen baru ini adalah menciptakan ruang digital yang sehat. Perwira tinggi polisi tersebut ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024. Status Sabar adalah Pati Bareskrim Polri dan terakhir bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN).
"Saya akan fokus ke internal dulu. Ke dalam dulu, koordinasi di internal, konsolidasi internal dan tentunya tujuannya untuk meningkatkan pengawasan dan fungsi pengawasan di dalam," jelas Alexander kepada awak media di Komdigi, Jakarta, Selasa (3/11/2024).
Namun tak luput, ia menegaskan bahwa fokus pengawasan tidak hanya pada aspek internal, tetapi juga mencakup pengawasan eksternal.
Ia menjanjikan akan melakukan pengawasan secara efektif di ruang digital dan selaras dengan misi Kemenkomdigi.
"Bukan hanya di dalam tapi di luar juga. Fungsi pengawasan negara yang diberikan kepada Komdigi ini. Itu fokus kita saat ini. Tentunya arahnya menciptakan ruang digital yang sehat. Itu aja sih sementara. Karena kan saya pejabat baru, ini direktorat jendral baru," tuturnya.
Sekadar catatan, Menteri Komdigi Meutya Hafid menetapkan Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital karena pengalaman pada bidang penegakan hukum dan pengawasan dunia maya.
Perwira polisi direkrut Meutya dalam rangka kolaborasi Komdigi dan Polri dalam mewujudkan ruang digital yang bersih dan aman. Isu judi online jadi contoh kasus ancaman digital yang menjadi perhatian pemerintah melalui Kementerian Komdigi.
Kementerian Komdigi merupakan perubahan nomenklatur baru dari sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024.
Komdigi dipilih mewakili "dinamika dan tantangan era transformasi digital saat ini, di mana dibentuk satu kedirjenan baru yang mengawasi kejahatan di ruang digital," tulis Meutya dalam keterangan tertulis akhir November.
Adapun Perpres Nomor 174 Tahub 2024 diketahui mengatur tentang Menteri Komdigi bekerja dengan dua wakil menteri. Selain itu terdapat satu sekretaris jenderal, lima direktur jenderal atau dirjen, satu inspektur jenderal, satu kepala BPSDMD, serta empat staf ahli.
Regulasi ini juga memayungi hukum penambahan satu dirjen dan satu perubahan nama direktorat jenderal atau ditjen.
(wep)
