Biden, yang masa jabatannya berakhir pada 20 Januari ketika Presiden terpilih dari Partai Republik, Donald Trump, dilantik, menandatangani pengampunan tanpa syarat untuk Hunter pada Minggu (01/12/2024). Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa putranya telah menjadi target persekusi yang tidak adil oleh lawan politiknya.

Sebelumnya, Biden sempat menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan pengampunan kepada putranya. Dalam wawancara dengan ABC News pada Juni lalu, saat ditanya apakah ia akan mempertimbangkan pengampunan untuk Hunter, Biden menjawab tegas, "Ya, saya tidak akan melakukannya."

Namun, keputusan mendadak ini menuai kecaman tidak hanya dari Partai Republik, tetapi juga dari beberapa anggota Partai Demokrat yang menyebutnya sebagai ancaman bagi integritas sistem peradilan. Kritik ini kontras dengan pendekatan Partai Demokrat selama ini yang sering menyerukan pentingnya supremasi hukum untuk mengkritik tindakan Trump.

Hunter Biden sebelumnya didakwa atas pelanggaran pajak dan kepemilikan senjata api. Ia telah lama menjadi target serangan Partai Republik di Kongres, yang menuduhnya memanfaatkan nama ayahnya untuk keuntungan bisnis. Meski begitu, tuduhan tersebut belum terbukti memiliki kaitan langsung.

(bbn)