Bloomberg Technoz, Jakarta – Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo menyebut negara, khususnya PLN, tidak memiliki biaya untuk memadamkan seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara dalam 15 tahun seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

“Suntik mati PLTU pada dasarnya kami membangun suatu kriteria. Kalau ada usulan dari manapun bahwa ini harus cost neutral. Jadi kalau ada penambahan biaya, yang menanggung bukan Pemerintah Indonesia, bukan PLN, karena penurunan efek gas rumah kaca [GRK] ini dampaknya bagi global community, bukan bagi Indonesia saja,” kata Darmawan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (3/12/2024).

Mengutip data yang dipaparkan dalam pergelaran COP 29 di Baku, Azerbaijan bulan lalu; Darmawan mengatakan Indonesia mengeluarkan 3 ton emisi GRK per kapita per tahun.

Sementara itu, emisi GRK Eropa menembus sekitar 8—9 ton per kapita per tahun; Amerika Serikat 13—14 ton per kapita per tahun; Singapura 11 ton per kapita per tahun, Australia 16—17 ton per kapita per tahun; dan Arab Saudi 20 ton per kapita per tahun.

Untuk itu, PLN sangat berhati-hati dalam menghentikan penggunaan batu bar dalam bauran ketenagalistrikan nasional. Terlebih, ketika suatu PLTU harus disuntik mati, perseroan harus membangun pembangkit baru berbasis energi baru terbarukan (EBT).